Tukang Kepret

Oleh Darajat Arianto
Wartawan Tribun

GEBRAKAN Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli membuat kontroversi. Sejumlah pihak yang dituding meradang. Di pihak lain yang merasa terbantu merasa senang. Ia menyentil beberapa kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak sesuai. Pria kelahiran 10 Desember 1954 ini menyebut sentilannya itu sebagai "kepretan".

"Gue kepret lu yang di dalam masih main KKN. Ini hanya proyek-proyekan saja," kata Rizal Ramli. (Tribun Jabar edisi Jumat (11/9) halaman 2). Rizal mengatakan hal itu terkait rencana Pertamina membangun tangki penyimpanan BBM dan rencana pipa distribusi BBM.
Menurutnya, infrastruktur dustribusi BBM Pertamina sudah bagus sehingga tak perlu membangun pipa BBM se-Indonesia karena hanya buang uang saja. Apalagi biaya pembangunannya sangat besar yakni mencapai Rp 34 triliun. Menurut pria lulusan Teknik Fisika ITB ini, uang sebesar itu mending untuk yang lain seperti membangun jaringan pipa gas.

Pria kelahiran Padang ini memang tanpa tedeng aling-aling menuding langsung. Sehari setelah dilantik pada 12 Agustus 2015, sentilannya langsung menghunjam. Bahkan langsung mengkritik kebijakan Presiden Jokowi soal listrik 35 Megawatt yang tak realistis dibangun dalam 5 tahun. Setelah itu, ia pun meminta Garuda Indonesia membatalkan pembelian 30 pesawat Airbus A350 dan diganti A320 karena tak akan menguntungkan. Selang sehari ia menyebut ada pejabat yang bermain dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia menegaskan akan menyikat siapapun dan tak peduli siapa backing-nya.

Pada 7 September ia pun kembali menyebut ada mafia dalam penjualan listrik prabayar karena listrik yang diterima lebih kecil dari uang yang dibayarnya. Setelah itu, ia pun membongkar jalur rel kereta api ke Pelabuhan Tanjung Priok agar bisa diaktifkan kembali supaya distribusi peti kemas lebih lancar hingga mengurangi kemacetan di jalan raya.

Kritikan-kritikannya yang memerahkan kuping sejumlah pihak memang bukan kali ini saja. Sejak mahasiswa pada 1978 ia pernah dibui lantaran kritikan tajamnya pada kebijakan pemerintah. Setelah menjadi profesional hingga menjabat menteri di era Presiden Abdurahman Wahid ia tetap kritis.

Sejumlah pengamat yang pro menilai apa yang dilakukan Rizal dinilai bagus agar ada kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga tidak ada lagi istilah asal bapak senang. Kendati begitu, apa yang dikritik memang harus ada argumentasi yang kuat, harus ada data yang jelas serta ada solusi yang tepat. Hal ini penting agar antara kebijakan dan pelaksanaan bisa selaras dengan biaya yang efisien hingga bisa dinikmati rakyat sebaik-baiknya.

Sedangkan pihak yang kontra menilai tak seharusnya Rizal langsung menuding atau mengkritik kebijakan. Pria tiga putra ini sebaiknya menempatkan diri sebagai pembatu presiden yang lebih bijak dan tenang. Rizal seharusnya tidak memosisikan diri sebagai pengamat seperti sebelumnya yang berada di luar lingkaran kekuasaan.

Namun apapun yang dilakukan Rizal dan sejumlah menteri lainnya yang punya gebrakan, sebaiknya semangatnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Bukan lagi ingin menunjukkan kekuatan atau pengaruh besar terhadap kekuasaan. Kritik dan kepretan boleh saja asal sesuai porsinya. Di luar itu, kepentingan rakyat tetap yang harus diutamakan. (*)