Tanpa Buruh, Tidak Ada Kemakmuran

SOPHOCLES (496-406 SM), sastrawan di era Yunani kuno pernah menulis, "Tanpa buruh, tidak ada kemakmuran". Selama berabad-abad buruh memang telah menjadi soal politis, filosofis, ekonomi, sosial, dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari.

Hidup kita yang selalu berusaha meraih kemakmuran memang tak bisa lepas dari buruh. Dalam pengertian paling dasar, seperti dilansir wikipedia, buruh atau pekerja, atau tenaga kerja, atau karyawan, pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapat balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lain dari pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.

Namun dalam kultur Indonesia, "buruh" cenderung berkonotasi sebagai pekerja rendahan, kelas bawah, sedangkan pekerja, pegawai, karyawan adalah sebutan untuk buruh yang cenderung tidak memakai otot tapi otak atau ketrampilan berdasarkan ilmunya dalam bekerja.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 3, dijelaskan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Terlihat bahwa dalam UU tersebut setiap frase kata pekerja selalu diikuti dengan kata buruh. Artinya dalam UU ini dua istilah tersebut memiliki makna yang sama.

Nah, persoalan di negeri ini adalah para pekerja (baca: buruh) selalu dalam posisi tidak puas. Ketidakpuasan itu akibat perlakuan majikan yang buruk dalam memenuhi kesejahteraan buruh (secara materi) atau perlakuan majikan yang menindas harga diri buruh.

Dalam relasi buruh-majikan di negeri ini, pemerintah lah yang paling dituding tidak proburuh. Dengan kata lain, pemerintah lebih banyak membela majikan dan "ikut" menindas buruh. Ini yang menjadikan kemakmuran yang diidam-idamkan buruh jauh dari harapan.

Di sinilah pentingnya buruh memiliki kesadaran kritis untuk "melawan" penindasan majikan, bahkan negara. Memang perjuangan melawan kaum pemodal (kapitalis) bukanlah perjuangan singkat. Ini adalah perjuangan abadi, karena kapitalis begitu mudah menyesuaikan diri dengan apapun sistemnya, namun tetap saja intinya menarik keuntungan sebesar-besarnya.

Kesadaran bisa dimulai dengan membangun serikat buruh. Adanya serikat buruh begitu penting, karena serikat buruh merupakan sarana memperjuangkan terpenuhinya hak-hak buruh untuk mendapat trilayak buruh yaitu upah layak, kerja layak, dan hidup layak.

Esensi pentingnya buruh membentuk serikat telah ditegaskan dalam UU No 21 Tahun 2000. UU itu jelas-jelas menyebutkan serikat buruh merupakan sarana memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Nah jika perusahaan itu begitu "alergi" terhadap serikat buruh, maka harus ada upaya untuk melawan perusahaan tersebut. Perusahaan yang antiserikat buruh pantas disebut telah melakukan union busting atau pemberangusan serikat buruh. Ini adalah suatu praktik di mana pemodal atau pengusaha berusaha menghentikan aktivitas serikat buruh di wilayah perusahaannya.

Tindakan union busting berlawanan dengan Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi yang diratifikasi Indonesia pada 9 Juni 1998.

Bagaimana pun kaum pemodal itu harus dikritisi jangan sampai sewenang-sewenang mengksploitasi buruh atas nama kemakmuran bersama.

Disini pula pentingnya buruh memiliki kesadaran kritis dan bersatu. Inilah seperti yang dikatakan Karl Marx, "Bersatulah kaum buruh sedunia, kamu tidak akan kehilangan apapun kecuali rantai yang membelenggumu!". (Adityas A A)

Naskah Sorot ini bisa dibaca di edisi cetak Tribun Jabar, Jumat (1/5/2015). Ikuti berita-berita menarik lainnya melalui akun twitter: @tribunjabar dan fan page facebook: tribunjabaronline.