Dalang

KISRUH soal pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri dan ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi, tidak hanya membangkitkan ingatkan publik pada perseteruan Cicak lawan Buaya beberapa waktu lalu. Ada yang menyebutkan "perseteruan" antara KPK dan kepolisian sebagai Cicak vs Buaya jilid dua.

Penangkapan Bambang menimbulkan reaksi dari banyak kalangan. Rakyat yang marah menyebut penangkapan Bambang sebagai bentuk balas dendam yang kebablasan. Rakyat juga menuding penangkapan Bambang sebagai upaya sistematis untuk melemahkan KPK.

Rakyat yang mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi di segala lapisan, kemudian merapatkan barisan dan membangun benteng yang kuat untuk membendung siapa saja yang ingin mengerdilkan dan bahkan mematikan KPK.

Ironisnya dukungan dan suara rakyat yang masih memelihara hati nurani dengan membela KPK, oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto, sebagai dukungan rakyat yang tidak jelas.

Kontan Menteri Tedjo pun mendapat kecaman dari empat penjuru angin. Rakyat makin marah oleh pernyataan yang tidak pantas dilontarkan seorang menteri negara.

Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak tegas, kalau tidak mau dibilang tidak berpihak kepada KPK, dalam menyikapi kisruh KPK dan kepolisian juga membuat rakyat marah dan bingung.

Rakyat marah karena Jokowi dinilai pilih jalan aman dalam perkara Cicak vs Buaya episode dua ini. Jokowi yang pada masa kampanye presiden dengan tegas menyatakan dukungannya pada upaya pemberantasan korupsi, seperti tidak ingin mengambil risiko.

Padahal seperti dikatakan para cerdik pandai, sebagai presiden, Jokowi bisa meminta penyelidikan terhadap Bambang dihentikan.

Namun Jokowi tidak mengambil langkah itu. Seperti ditulis Kompas, Senin (26/1), Jokowi menyatakan akan mengawasi dan mengawal pengusutan Bambang Widjojanto dan Budi Gunawan. Jokowi meminta jangan ada kriminalisasi dalam pengusutan dua kasus itu.

"Proses hukum yang terjadi dengan personel KPK ataupun Polri harus dibuat terang benderang, transparan. Dan, agar proses hukum bisa berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Celakanya sikap Jokowi yang siger tengah tersebut justru melambungkan kecurigaan banyak pihak yang menuding Jokowi gagal menunjukkan jatidiri yang sebenarnya. Soal Budi yang disodorkan untuk jadi Kepala Polri, diduga banyak pihak bukan murni pilihan Jokowi. Celakanya Jokowi tidak bisa menolak, akibatnya presiden kita ini seperti dalam posisi tersandera banyak pihak dan kepentingan.

Banyak suara yang menyatakan ada dalang yang membuat Jokowi dalam posisi serba sulit seperti sekarang ini. Dalang ini pula yang membuat kita kehilangan sisi humoris yang selama ini jadi daya tarik tesendiri dari Jokowi. Sayangnya tidak ada yang bisa menemukan siapa dalang yang membuat cerita di negara kita tercinta ini makin kusut.

Namun konon, dalang yang baik sosoknya memang tersembunyi di balik cerita (bagus) yang dia sajikan. Dalang yang baik, kata orang bijak, seperti wasit (sepak bola) yang sosoknya hilang di lapangan karena perhatian penonton terpukau oleh jalannya pertandingan yang menarik dan mulus.

Dalang atau wasit yang buruk adalah kebalikannya. Nah dalam kasus Budi Gunawan, saya tidak tahu dalangnya masuk kategori mana. (Deni Ahmad Fajar)

Naskah Sorot ini bisa dibaca di edisi cetak Tribun Jabar, Selasa (27/1/2015). Ikuti berita-berita menarik lainnya melalui akun twitter: tribunjabar dan fan page facebook: tribunjabaronline.