Mencari Budi yang Lain

NAMA Budi bisa dianggap nama pasaran karena selalu muncul saat anak-anak belajar membaca. Budi dianggap sebagai nama yang sangat mudah diingat anak-anak dan barangkali punya kecenderungan menghadirkan semangat untuk berbuat kebaikan karena arti budi itu sendiri.

Belakangan, nama Budi muncul dan menjadi topik hangat di segala penjuru. Ini bukan karena Budi putus cinta dengan Wati, yang selalu menjadi 'pasangannnya'. Tapi berkaitan dengan orang yang akan memimpin lembaga kepolisian tertinggi, Polri.

Budi Gunawan, namanya. Pria berpangkat komjen pol itu lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 11 Desember 1959.

Kariernya terus membaik setelah menjadi ajudan Presiden RI Megawati Soekarnoputri (2001-2004). Dia kemudian menjabat sebagai Karobinkar SSDM Polri (2004-2006), Kaselapa Lemdiklat Polri (2006-2008), Kapolda Jambi (2008-2009), Kadiv Binkum Polri (2009-2010), Kadiv Propam Polri (2010-2012), Kapolda Bali (2012), dan sekarang masih berstatus Kalemdiklat Polri.

Selangkah lagi dia akan menjadi kapolri. Tapi langkah itu tersendat karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka pada Selasa (13/1) setelah dia diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman yang akan habis masa kerjanya.

Saat Budi Gunawan ditetapkan sebagai calon tunggal, banyak kontradiksi yang berkembang. Ada beberapa pihak yang menolak dan ada yang setuju.

Pihak KPK yang tak dilibatkan Jokowi untuk melihat track record seperti sebelum menentukan menteri, terang-terangan menyatakan Budi Gunawan berapor merah alias tidak layak menjadi kapolri. Jokowi menjawab, dia menggunakan hak prerogatifnya dan memang tak ada keharusan meminta tolong KPK, termasuk PPATK.

Tapi yang terjadi selanjutnya, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai terangka karena telah menemukan dua alat bukti dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar. Budi memang disebut-sebut sebagai polisi berekening gendut.

Kini, di saat Komisi III DPR dan DPR telah merestui Budi Gunawan sebagai kapolri, bola panas ada pada Jokowi. Semua menunggu apakah Jokowi akan tetap melanjutkan proses pelantikan atau mengganti dengan yang lain. Jika tetap melanjutnya, kredibilitas pemerintahan Jokowi dengan jargon revolusi mental saat kampanye menjadi pertaruhan.

Memang, KPK baru menetapkannya sebagai tersangka, belum ada vonis bahwa dia benar-benar bersalah karena kekayaannya naik Rp 18 miliar dalam waktu singkat. Tapi jika ditarik ke belakang, ada beberapa pejabat yang kemudian tidak jadi dilantik karena KPK lebih dulu menjegalnya dengan menyematkan kata tersangka di depan namanya.

Satu contoh adalah lima calon anggota legislatif terpilih tak jadi dilantik sebagai anggota DPR 2014-2019.

Jika Budi Gunawan benar-benar tidak layak menjadi Kapolri, harapannya Jokowi menemukan Budi yang lain, yang jauh lebih baik.

Sebab budi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Selain itu juga didefinisikan sebagai perbuatan baik.

Maka ada baiknya Jokowi berpikir lebih luas dan tetap mendengarkan pihak lain meski itu tidak seharusnya. Bukankah semuanya sudah dimulai saat dia akan menunjuk menteri? Bahkan kala itu dia beberapa kali menunda mengumumkan para pembantunya dengan alasan belum mendapat jawaban dari KPK.

Atau, Jokowi memang tak berpikir apa-apa karena mendapat tekanan politik yang demikian dahsyatnya? Entahlah. Yang pasti, semoga saja tidak akurnya KPK dengan pihak Polri karena memotong perjalanan Budi Gunawan bukan indikasi cicak versus buaya jilid kesekian kalinya. Bahkan ada yang mengibaratkan, bukan hanya buaya yang dilawan cicak, tetapi isi kebun binatang.(Sugiri UA)

Naskah Sorot ini bisa dibaca di edisi cetak Tribun  Jabar, Jumat (16/1/2015). Ikuti berita- berita menarik lainnya melalui akun twitter: tribunjabar dan fan page facebook: tribunjabaronline.