Cara Jogjog Mondok

TAK ada yang baru dengan banjir di Kabupaten Bandung. Setiap datang musim hujan, sudah bisa diduga di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung, terutama Baleendah, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang, akan terendam banjir.

Di Cieunteung sejak puluhan tahun selalu banjir ketika musim hujan. Yang baru mungkin di musim hujan kali ini, jumlah kecamatan yang terendam bertambah. Ada sekitar delapan kecamatan yang terendam banjir.

Sejak dulu masyarakat di wilayah tersebut meminta perhatian pemerintah agar bisa mengatasi banjir tersebut. Hasilnya, tak ada bukti yang nyata. Kucuran dana triliunan rupiah yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum tidak membuahkan hasil. Ini tentu perlu diaudit oleh BPK.

Yang menggelikan, justru sikap para politikus, baik yang duduk di legislatif maupun di eksekutif. Musibah banjir seolah-olah jadi ajang untuk berlomba menunjukkan perhatian mereka kepada rakyat, dengan memberikan pernyataan yang jauh dari solusi. Hanya cuap-cuap tak ada makna apa pun untuk mengatasi banjir.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Chrisnandi, misalnya, yang mendatangi lokasi kemarin. Pernyataannya membingungkan masyarakat. Ia menyebut tak ada yang salah dengan banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung.

Seharusnya ia tahu, banjir di Kabupaten Bandung itu banjir musiman, bukan musibah yang datang secara mendadak seperti longsor di Banjarnegara atau tsunami di Aceh. Jika pemerintah daerah dan pusat mampu mengatasi persoalan Citarum, banjir tersebut bisa dicegah.

Pemerintah seharusnya jujur saja, tak becus mengantisipasi, apalagi mengatasinya. Dana triliunan pun hanya akan mubazir jika cara penanganannya salah.

Selain Yudhi, datang juga politikus yang kini duduk di kursi DPR RI, Dede Yusuf. Dengan dikelilingi wartawan ia membuat pernyataan dan janji akan mengajak anggota dewan lain dari daerah pemilihan Jawa Barat untuk mendesak pemerintah pusat membuat konsep penataan Citarum, baik merelokasi warga maupun membuat waduk.

Publik akhirnya melihat bahwa lokasi musibah itu hanya jadi arena untuk pencitraan para politikus. Dengan pernyataan-pernyataan yang belum tentu terwujud, mereka seolah-olah tak pernah tahu apa yang dirasakan oleh korban banjir. Bagi mereka, yang penting datang di lokasi, membuat pernyataan, disiarkan media, maka tugas pun selesai.

Tidak bermaksud sinis dengan kedatangan mereka, karena memang kewajiban mereka juga untuk menengok korban banjir. Tapi yang kita kehendaki, kedatangan mereka seharusnya dengan membawa konsep yang sudah jadi, jelas, dan terintegrasi mengenai solusi banjir di wilayah tersebut. Mereka pasti tahu bahwa banjir di Kabupaten Bandung termasuk kategori kesalahan tata kelola lingkungan, bukan murni bencana alam.

Kita juga tahu, misalnya Dede Yusuf pernah menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Artinya, ia sudah hafal betul penyebab dan akibat banjir tersebut. Lalu, apa sebetulnya peran dia sewaktu menjabat wakil gubernur?

Para politikus dan pejabat itu akhirnya cuma gaduh dengan omong kosong. Ada idiom yang tepat dalam bahasa Sunda, yaitu cara jogjog mondok. Cuma ngomong sekeras-kerasnya, sekadar menimbulkan kegaduhan. Itulah politikus dan pejabat kita. (Cecep Burdansyah)

Naskah Teras ini bisa dibaca di edisi cetak Tribun Jabar, Senin (22/12/2014). Ikuti berita-berita menarik lainnya melalui akun twitter: tribunjabar dan fan page facebook: tribunjabaronline.