Hari Bela Negara

HARI ini, 19 Desember adalah salah satu hari penting dalam sejarah bangsa ini. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 28 Tahun 2006, 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Sayangnya tidak semua orang di negeri ini ingat atau tahu apa itu Hari Bela Negara.

Pada tanggal ini 66 tahun silam tepatnya Minggu 19 Desember 1948, Belanda melakukan serangan kilat ke ibukota sementara negeri ini, Yogyakarta. Serangan lintas udara bernama Operatie Kraai (Operasi Gagak) tersebut dipimpin oleh Panglima Koninklijk Nederlandsche Indisch Leger (KNIL) Letnan Jenderal Simon Spoor.

Ini merupakan tusukan langsung ke jantung republik atau dikenal dengan istilah Doorstoot Naar Djokja. Di hari Minggu pagi itu pasukan para komando baret merah dari Korps Speciale Troopen (KST) dengan dukungan puluhan pesawat  tempur mengudara dari Lapangan Udara Andir, Bandung menuju Lapangan Terbang Maguwo,Yogyakarta.

Mereka sukses merebut Maguwo dan memberi jalan bagi pasukan komando baret hijau dan pasukan Koninklijke Marine (KM/Marinir kerajaan Belanda) menguasai Yogyakarta.

Akibat serangan tersebut Soekarno pun membatalkan rencana berangkat ke India atas undangan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Rapat kabinet digelar, dan para pemimpin sipil yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Kepala Staf Angkatan Udara Soerjadarma, Ketua KNIP MR Assaat, Menteri Luar Negeri Agus Salim, dan Sekretaris Negara Pringgodigdo ditangkap Belanda.

Mereka dibawa dan diasingkan ke Brastagi, Sumatra Utara dan Bangka. Sementara para pemimpin militer, di bawah Panglima Besar Jenderal Soedirman, melanjutkan perlawanan sengit terhadap Belanda melalui perang gerilya.

Namun Republik Indonesia tidak mati, karena Hatta segera mengirim kawat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi, Sumatra Barat untuk membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat.

Di bawah Sjafruddin dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Untuk menjaga kemungkinan Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatra, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, LN Palar dan
Menteri Keuangan AA Maramis yang sedang berada di New Delhi, India untuk membentuk pemerintahan dalam pengasingan.

Di zaman komunikasi dan informasi yang sulit itu, PDRI di bawah Syafruddin Prawiranegara memutuskan melawan Belanda. Akibatnya Belanda menjadikan PDRI musuh utama.

Satu bulan setelah agresi Belanda, Sjafruddin menjalin komunikasi dengan empat menteri yang tidak ditangkap Belanda dan masih berada di Jawa. Guna menghilangkan dualisme kepemimpinan di Sumatra dan Jawa, pada 31 Maret 1949 PDRI disempurnakan.

Sejak saat itu Indonesia di bawah PDRI. Meski banyak gejolak yang berdarah-darah dan ketidaksetujuan antara para pemimpin RI, khususnya kekecewaan militer atas sikap Soekarno -Hatta yang membiarkan dirinya ditangkap Belanda, namun PDRI tetap tunduk pada kepada kepemimpinan nasional.

Setelah perjanjian Roem-Royen ditandatangani, 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet.

Pada sidang inilah secara formal Sjafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya, kepada kepemimpinan Soekarno-Hatta.

Di sinilah nilai kearifan sejarah yang harus dipegang bangsa ini. Kala musuh ingin menguasai ibu pertiwi, semua pemimpin bersatu padu melawan dengan berbagai taktik, bukan mencari pendukung lalu memanfaatkan situasi untuk meraih kekuasaan.

Setelah musuh dikalahkan, mereka yang berjuang pun tidak berlomba membikin kekuatan tandingan atau mengklaim sebagai yang paling berjasa. Mereka semua kembali bersatu dan tunduk pada kepemimpinan nasional yang sah. (Adityas Annas Azhari)

Naskah Sorot ini bisa dibaca di edisi cetak Tribun Jabar, Jumat (19/12/2014). Ikuti berita-berita menarik lainnya melalui akun twitter: tribunjabar dan fan page facebook: tribunjabaronline.