Teras

Asak Jeujeuhan

GaAGASAN Wali Kota yang ingin memberlakukan retribusi di jalur Pasteur bagi pengendara yang keluar dari Tol Pasteur, kurang asak jeujeuhan.

Asak Jeujeuhan
DOKUMENTASI TRIBUN JABAR
Cecep Burdansyah 

KOTA-KOTA besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan, mempunyai penyakit kronis yang sulit dicari solusinya, yaitu kemacetan. Problem tersebut sebetulnya diidap tidak hanya oleh kota-kota besar di Indonesia, tapi juga kota-kota di dunia.

Mengatasi kemacetan lalu lintas memang tidak seperti orang yang terkena penyakit flu atau sakit kepala ringan yang hanya bisa diobati dengan obat warung sekelas parasetamol, tapi seperti penyakit kronis yang menyerang satu bagian penting tapi dampaknya mengganggu kekebalan tubuh. Pengobatannya mungkin harus melalui bedah secara komprehensif dan obatnya pun tidak ringan.

Kemacetan di Kota Bandung, juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia, sudah jadi pemandangan lazim. Pada jam-jam tertentu, seperti pagi-pagi saat keberangkatan karyawan ke kantor dan anak-anak pergi ke sekolah, serta sore hari saat jam pulang kantor, tingkat kemacetan sangat parah.

Pada jam-jam tersebut tim polisi dikerahkan untuk mengatur kelancaran lalu lintas dan membantu masyarakat. Namun tentu saja itu bukan obat yang bisa menyembuhkan secara permanen. Tindakan polisi pada jam-jam kecametan tak ubahnya seperti obat warung yang mengatasi penyakit kronis. Mungkin bisa reda untuk waktu sejenak, tapi kemudian kumat lagi.

Di Jakarta, Gubernur DKI Joko Widodo ingin memberlakukan hari sekolah sampai Jumat sehingga Sabtu libur. Program ini antara lain juga dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Selain itu, di jalur koridor tertentu Pemerintah DKI akan memberlakukan retribusi kepada pengendara mobil pribadi.

Di Kota Bandung, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil rupanya berpikir hal yang sama. Untuk mengatasi kemacetan di jalan-jalan tertentu, ia membuat resep agar bisa mengurai kemacetan. Salah satunya adalah menerapkan retribusi kepada pengendara mobil pribadi yang keluar dari Tol Pasteur dan masuk Jalan Pasteur.

Sepintas, program yang direncanakan Wali Kota Bandung dan Pemerintah DKI itu mungkin seperti terobosan untuk mengatasi kemacetan. Namun kalau dikaji lebih jauh, program tersebut tidak akan efektif.

Publik masih ingat bagaimana polisi menerapkan three in one ternyata malah menimbulkan problem baru, yaitu munculnya para joki di pintu dan keluar tol. Di Kota Bandung, Polda Jabar sempat akan memberlakukan program four in one di pintu Tol Pasteur, tapi program tersebut disambut dingin oleh publik karena memang di Jakarta pun tidak efektif.

Karena kemacetan merupakan penyakit kronis yang ditimbulkan oleh kebijakan struktural dari pemerintah pusat, maka mengatasi kemacetan lalu lintas sebetulnya tidak sekadar tanggung jawab kepala daerah masing-masing. Pemerintah pusat perlu duduk satu meja dengan para kepala daerah untuk mengatasi kemacetan.

Persoalan yang menimbulkan kemacetan sebetulnya sudah diketahui secara bersama, misalnya bagaimana harga bahan bakar minyak subsidi yang terus dikonsumsi oleh masyarakat yang mempunyai mobil, pemerintah yang tidak mau berinvestasi di sektor transportasi massal dengan alasan anggaran negara digerogoti subsisi BBM, mudahnya pemerintah pusat membuat regulasi bagi pembuatan otomotif, serta mudahnya impor mobil.

Itu semua merupakan benih-benih yang menimbulkan penyakit kronis bernama kemacetan. Untuk mengatasinya, tidak bisa hanya sekadar dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah, apalagi kebijakan tersebut bersifat diskiriminatif.

Gagasan Wali Kota yang ingin memberlakukan retribusi di jalur Pasteur bagi pengendara yang keluar dari Tol Pasteur karena memang ingin membuat terobosan dalam mengatasi kemacetan, tapi menurut saya kurang asak jeujeuhan karena publik sudah membayar pajak dan prestasi yang harus didapat publik antara lain menikmati infrastruktur seperti jalan. Asak jeujeuhan artinya matang pertimbangan.

Daripada memberlakukan retribusi bagi pengendara di jalur tertentu, masih lebih tepat dengan menaikkan tarif parkir di area-area publik. Tarif parkir di area gedung pertokoan seperti mal tidak perlu dinaikkan, tapi di area publik perlu dikenakan mahal untuk mengurangi kendaraan.

Coba lihat bagaimana mobil-mobil berderet parkir di sepanjang jalan-jalan, terutama jalan yang hidup seperti Jalan Karapitan, belakang Bandung Indah Plaza, dan jalan-jalan lainnya. Hal ini antara lain yang diberlakukan di Jepang. (Cecep Burdansyah)

Selengkapnya, bisa dibaca di koran Harian Pagi Tribun Jabar, Minggu (17/8/2014).

Tags
Teras
Penulis: cep
Editor: Dicky Fadiar Djuhud
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved