SOROT

PPDB Online

Bagaimana pun ironis menyaksikan guru yang berjuang keras membuat anak-anak didiknya pintar, namun anak mereka sendiri sulit mendapatkan sekolah.

Penulis: Arief Permadi | Editor: Arief Permadi

ADA banyak hal yang berbeda pada masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bandung tahun ini. Sistem cluster yang tahun lalu diberlakukan sepenuhnya, kini tak lagi begitu. Sistem cluster di mana sekolah-sekolah diklasifikasikan berdasarkan passing grade nilai para siswa yang mendaftar kini dikombinasi dengan metode rayon yang berbasiskan daerah atau wilayah di mana siswa itu berada.

Dengan sistem campuran ini para siswa bisa tetap mendaftar ke ke sekolah mana pun yang mereka inginkan di kotanya. Namun, memilih sekolah yang terdekat dengan rumahnya tak hanya membuat mereka untung dari sisi jarak, tapi juga peluang untuk diterima karena ada insentif penambahan 10 persen dari nilai yang mereka miliki.

Sistem ini memang sengaja dibuat dengan maksud agar di satu sisi, para siswa tetap terfasilitasi untuk memilih seluas-luasnya sekolah yang diharapkan, namun di sisi lain menjadi salah satu penyelesaian ketimpangan jumlah peserta didik kerap terjadi di sejumlah sekolah setiap kali PPDB tiba.

Namun, sistem kombinasi ini juga bukan tanpa masalah, sejumlah fasilitas, akses informasi, dan kualitas pengajaran, belum merata di semua sekolah. Ini membuat mereka yang berprestasi cenderung berlomba mengejar sekolah-sekolah favorit. Insentif 10 persen bagi para siswa yang tinggal di dekat sekolah-sekolah favorit tentu "merugikan" mereka.

Salah satu upaya pemerataan kualitas pengajaran, sebenarnya sudah direncanakan lama: merotasi guru-guru di sekolah-sekolah favorit ke sekolah-sekolah yang berada di pinggiran. Tapi, seperti biasa, ide memang cepat sekali keluar, pelaksanaannya itu bab berbeda.

Hal lain yang juga berbeda adalah sistem pendaftaran online yang mulai diberlakukan. Dengan sistem ini sejumlah penyakit kronis sogok menyogok, titip-titipan, dan katebelece seputar PPDB bisa diantisipasi. Persaingan menjadi lebih sehat dan fair, sebab semua menjadi terbuka dan bisa diawasi oleh siapa pun dari mana pun. Tak peduli anak pejabat, tokoh masyarakat, atau anak para guru, jika tak memenuhi syarat tetap tak akan diterima.

Dengan ketatnya sistem online ini, celah ketidakjujuran, hanyalah pada jalur prestasi dan kuota untuk anak miskin. Ini menjadi masalah karena prestasi dan kriteria miskin akhirnya hanya tergantung pada berkas-berkas yang ada. Prestasi terlihat dari adanya sejumlah piagam, atau sertifikat, sementara kemiskinan dilihat dari adanya surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan berdasar surat keterangan rujukan dari RT dan RW. Wali Kota Bandung sempat memerintahkan agar pengecekan kemiskinan ini dilakukan hingga waktu setahun. Kita mengerti, tapi ini berlebihan.

Ketatnya sistem PPDB online tak dimungkiri juga membuat resah para guru yang memiliki anak yang akan masuk sekolah. Dengan sistem ini kemungkinan anak mereka diterima di sekolah tujuan menjadi sama dengan anak-anak lainnya. Bagaimana pun ironis menyaksikan guru yang berjuang keras membuat anak-anak didiknya pintar, namun anak mereka sendiri sulit mendapatkan sekolah.   

Itu sebabnya, tuntutan Koalisi Guru Bandung (KGB) di Gedung Dewan, kemarin, agar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberikan  perhatian dan kemudahan kepada anak-anak mereka dalam PPDB sangat bisa dipahami, meski kita juga paham jika demi keadilan, Wali Kota pun akan sulit memenuhinya.

Di luar itu semua, masalah-masalah kecil karena belum baiknya sosialisi tentang aturan- aturan baru PPDB juga masih terus terjadi. Ini menjadi catatan agar diperbaiki. Tahun depan harus lebih baik lagi.(arief permadi, wartawan tribun jabar)

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved