Rayuan PKL pada Emil

Kisdiantoro, Wartawan Tribun

BANDUNG surganya para pedagang kaki lima (PKL). Demikian komentar yang sering saya dengar dari kawan-kawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Orang-orang di sini pun banyak yang mengatakan demikian. Logis. Coba berkeliling kota, hampir di semua sudut kota ada PKL. Bahkan, di banyak trotoar yang paving block-nya baru diganti, di atasnya ada gerobak PKL.
Untuk membuktikan, Anda bisa membuat ramalan. Jika menjumpai ada PKL menjajakan dagangan di sebuah tempat, yang semula sepi PKL, dan laku, bisa diprediksi tempat itu bakal disesaki PKL.

Mereka bebas berdagang di tempat yang semestinya menjadi fasilitas publik, bisa jadi karena pemerintah dalam waktu yang lama membiarkan mereka di sana. Pungutan uang dari oknum Satpol PP, yang kerap terdengar hingga ke telinga kita, makin mengokohkan keyakinan mereka bahwa berdagang di tempat yang menjadi fasilitas publik tidak dilarang.

Pemerintah semenjak kota ini masih dipimpin Wali Kota Dada Rosada sudah memetakan tempat- tempat yang semestinya bebas PKL, di antaranya di sepanjang Jalan Asia Afrika, sekitar Masjid Agung dan Alun-alun Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, dll. Nyatanya, kita masih menjumpai mereka di sana. Pagi hari Satpol PP melakukan razia, sorenya mereka membuka lapak. Begitu seterusnya, hingga Wali Kota Ridwan Kamil benar-benar membubarkan mereka dengan cara yang tegas. Mulai dari penjagaan yang diperketat, membuat taman penyejuk trotoar, hingga memasang baliho berukuran besar bertuliskan denda bagi PKL dan pembelinya yang nekat dagang di zona merah.

Usaha Ridwan Kamil tidak mudah. Meskipun pemerintah telah menyediakan tempat bagi PKL untuk kembali bedagang, di kawasan Gedebage dan sebagian masuk ke mall, PKL masih terus "memaksa" Ridwan Kamil untuk melonggarkan kebijakannya. Harapannya, PKL bisa kembali ke trotoar atau badan jalan menjajakan dagangan mereka.

Emil, demikian Ridwan Kamil biasa disapa, sudah beberapa kali didemo PKL. Senin (17/2) kemarin, dia disambangi ratusan PKL. Sebagian PKL yang diterimanya, kembali meminta Emil memberikan izin bedagang di Jalan Dalem Kaum dan sekitarnya. Bahkan ada di antara mereka yang melabeli Emil sebagai wali kota paling "kejam" dibandingkan dengan beberapa wali kota yang pernah berkuasa. PKL mengeluh tak memiliki penghasilan dan anak-anak tetap harus diberi makan dan sekolah. Kalimat-kalimat itu meluncur berbarengan dengan cucuran air mata. Mengharukan.

Untunglah ketegasan Emil tak lantas luntur. Apa yang dikatakan Emil kepada para PKL adalah benar. Dia disumpah menjadi Wali Kota Bandung adalah untuk mensejahterakan rakyat dan menegakkan Perda (Tribun Jabar, Selasa (18/2)). Apa yang dilakukan Emil kepada PKL sudah benar, memindahkan PKL demi ketertiban, keindahan, dan kenyamanan warga Kota Bandung. Tindakan itu pun tidak menyalahi aturan karena Perda melarang mereka berada di zona merah. Tapi Emil yang berduet dengan Oded, tak mengusir PKL begitu saja. Atas nama kemanusiaan dan janji mensejahterakan masyarakat, Emil menyediakan PKL untuk kembali berdagang.
Jika yang terjadi sebaliknya, Emil menurut saja pada PKL, maka Kota Bandung akan kembali ke asal, semrawut dan kumuh. Lalu, kapan Bandung akan juara?

Sebagai warga Bandung yang menghendaki Bandung nyaman, tentu kita sangat mendukung tindakan "kejam" Emil. Masyarakat bebas berdagang, tapi tidak di tempat yang dilarang. PKL harus mengerti kalau memasang gerobak di atas trotoar dan badan jalan adalah "mencuri" hak orang lain. Pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan karena trotoar penuh dengan gerobak. Akibatnya, mereka berbagi jalan dengan pengguna kendaraan. Ini sungguh membahayakan bukan? Di banyak tempat, badan jalan juga dipenuhi gerobak PKL. Laju kendaraan terhambat karena jalan menjadi sempit. Padahal sedang jam genting, berangkat bekerja, pulang sekolah, atau pulang kerja. Maka, terlukislah kembali cerita kemacetan di Kota Bandung.

Emil butuh dukungan PKL dan kita semua untuk mimpi Bandung Juara!