Sejumlah Sekolah Swasta di Kota Bandung Sudah Membuka Pendaftaran PPDB 2019

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mengiringi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 sekolah negeri, tentu saja sejumlah sekolah swasta juga membuka PPDB 2019.

Satu di antaranya adalah SMA Nasional Bandung di Jalan Sadang Serang, Coblong, Kota Bandung.

Pendaftaran PPDB di SMA Nasional telah dibuka sejak (10/6/2019).

Kepala Sekolah SMA Nasional, Yudi, mengatakan tidak ada persyaratan khusus untuk mendaftar ke SMA Nasional Bandung.

"Syarat seperti biasa administrasi berupa kelengkapan ijazah, SKHUN dan syarat identitas berupa akta, KK serta mengisi formulir dari tim PPDB kami," kata Kepala Sekolah SMA Nasional, Yudi, kepada Tribun Jabar, saat ditemui di Jalan Sadang Serang, Coblong, SMA Nasional Bandung, Sabtu (15/6/2019).

Yudi memaparkan SMA Nasional menampung sebanyak 108 siswa, terbagi dalam 3 rombel dengan jumlah 36 orang per kelas.

Dari total kuota tersebut pihaknya mengakomodir kuota 20 persen untuk calon peserta didik baru Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).

• Jalan Penghubung Jatinangor-Sukasari Rusak, Sering Dilintasi Kendaraan Berat

Untuk 20 persen kuota calon peserta didik baru KETM tersebut tersedia sebanyak 23 kursi.

Yudi mengtakan, di SMA Nasional tidak seperti sekolah lain (khususnya negeri) ABK (Anak Kebutuhan Khusus) sudah termasuk dengan 20 persen KETM. Namun di SMA Nasional tidak demikian.

"Kalau di SMA Nasional, kami slot lagi tambahan 5 % untuk ABK," ujarnya.

Yudi menilai secara aturan aturan dan regulasi PPDB telah dipersiapkan dengan matang.

Hanya, kata Yudi, khususnya sekolah negeri tinggal menjalankan regulasi PPDB tersebut secara konsisten.

Ia memaparkan, mengacu pada Pergub no 16 tahun 2019 dan Permendikbud no 51 tahun 2018 tentang PPDB, berdasarkan perhitungan dengan ketentuan jumlah siswa yg masuk ke SMA Negeri di Jabar hanya 34 %.

• Madura United Dihuni Pemain Kelas Wahid, Begini Kata Kapten Persib Bandung Haji Supardi Nasir

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, lulusan SMP dan tersisa 66 % adalah calon konstituen SMA/SMK untuk Swasta.

"Ini tentunya menjadi indikator keberpihakan swasta," ujarnya.

Kepala Sekolah ini berharap, pemangku kepentingan terkait PPDB dapat konsisten menjalankan aturan.