Bupati Bandung Minta Sistem Zonasi PPDB Dievaluasi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Bupati Bandung, Dadang M Naser meminta pemerintah pusat untuk mengubah sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Kami telah menyampaikan kepada teman-teman di Disdik tentang zonasi tolong dievaluasi. Untuk SMP kami atur sendiri di Kabupaten Bandung, SMA sedang diusulkan juga supaya zonasinya lebih akurat," ujarnya seusai salat Jumat di Masjid Al Fathu Soreang, Jumat (14/6/2019).

Menurutnya persentase dalam sistem zonasi harus mementingkan kualitatif dan kuantitatif.

Saat ini kuota untuk sistem zonasi mencapai 90 persen, dan sisanya 10 persen dibagi secara merata untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas (kerja) orang tua.

Dengan kuota 90 persen untuk zonasi ini, membuat sekolah yang sudah mempunyai kualitas baik menjadi kurang kompetitif.

"Contohnya, orang Soreang menjadi tidak boleh cross ke sekolah Margahayu (yang dikenal sebagai sekolah berkualitas). Padahal boleh saja, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu," katanya.

Dia menambahkan, pertimbangan yang diperbolehkan adalah melakukan tes akademik, terlebih bagi calon siswa yang berasal dari luar daerah.

"Kalau untuk mengakomodir masyarakat miskin boleh saja jadi mempertimbangkan kemanusiaan dan ekonomisnya. Dilihat kemampuan orangtuanya dan transportasinya," ucapnya.

"Siswa yang di pinggir sekolah memang harus diakomodir. Apalagi jika masuk kategori miskin," ucap Dadang M Naser.

• Pendaftar PPDB SMA dan SMK Tak Perlu Cemas, Server Bisa Diakses Sejuta Orang Sekaligus

• Penting Buat Para Orangtua dan Calon Siswa, Begini Persiapan dan Tata Cara Pendaftaran PPDB SMA