Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang Nyaris Batal, Pimpinan Ancam Tak Cairkan Uang Transportasi

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sumedang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati nyaris batal, Rabu (15/5/2019).

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang Nyaris Batal, Pimpinan Ancam Tak Cairkan Uang Transportasi
net
Kantor DPRD Sumedang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Deddi Rustandi

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANGRapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sumedang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati nyaris batal, Rabu (15/5/2019).

Pasalnya dalam agenda rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB, hanya ada empat anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang hadir.

“Dari siang tadi hanya ada empat anggota Dewan yang datang. Penyampaian catatan dan rekomendasi LKPj ini bersifat rapat istimewa dan tak perlu kuorum. Tapi setelah penyampaian LKPj dilakukan rapat paripurna pengambilan keputusan raperda tentang ketenagakerjaan dan itu harus kuorum,” kata anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Atang Setiawan, Rabu (15/5/2019).

Pileg 2019 DPRD Kabupaten Bandung Suara PKS Meningkat, Tambah 4 Kursi, Tertinggi Partai Golkar

Tak Disangka Masih Berstatus Mahasiswa, Caleg Ini Berhasil Terpilih Sebagai Anggota DPRD Bondowoso

Atang menyebutkan penyampaian catatan dan rekomendasi LKPj Bupati Sumedang merupakan hari terakhir pada Rabu (15/5/2019) ini.

“Kalau tidak disampaikan pada hari ini artinya dewan tidak memberikan catatan dan rekomendasi atas LKPj Bupati karena batas waktunya sudah pas 30 hari sejak diserahkan ke DPRD Kabupaten Sumedang,” katanya.

Melihat sedikitnya anggota dewan yang hadir, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Edi Askhari, yang sedang berkumpul dengan anggota dewan lainnya di ruang Badan Anggaran mengancam uang perjalanan dinas anggota Dewan tidak akan dicairkan.

“Saya kirim pesan di grup Whatsapp anggota DPRD Kabupaten Sumedang, kalau anggota dewan tidak datang dan hadir dalam rapat paripurna hari ini maka uang perjalanan dinas tidak akan dicairkan,” kata Edi.

Menjelang habis masa jabatan, DPRD Kabupaten Sumedang mengebut agenda kunjungan kerja ke luar kabupaten dan provinsi.

Pernyataan itu didukung anggota dewan yang ada.

“Betul harus tegas pimpinan supaya mereka bisa menghadiri kewajiban dulu,” kata anggota dewan yang hadir.

Setelah dikirim pesan di grup Whatsapp DPRD Kabupaten Sumedang, satu persatu anggota dewan berdatangan dan rapat paripurna istimewa penyampaian LKPj Bupati bisa digelar.

Namun karena jumlah anggota Dewan yang hadir hanya 30 orang.

Sementara syarat kuorum untuk rapat paripurna pengambilan keputusan Raperda tentang ketenagakerjaan harus 34 orang, maka pengambilan keputusan tidak jadi dilakukan.

Tolak Hasil Pilpres 2019, Pelajaran Politik yang Buruk dari Prabowo Subianto

Anggota DPRD Bali Pukul Sesama Kader PDIP Sebelum Sidang Paripurna

Penulis: Deddi Rustandi
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved