PPP Merasa Suaranya Hilang di Ngamprah KBB, Bawaslu Justru Sarankan Begini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Selasa (7/5/2019) menerima kedatangan perwakilan DPC PPP KBB yang menyerahkan surat keberatan terkait rekap data yang menyebabkan munculnya selisih data suara PPP.

Koordinator Divisi Bidang Penindakan Bawaslu KBB, Ai Wildani Sri Aidah mengatakan surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU KBB, dengan tembusan Bawaslu KBB, Bawaslu Jabar, DPW PPP Jabar, dan KPU Jabar. Menurut Ai, DPC PPP KBB mengaku dari hasil rapat pleno saksi PPP mengajukan keberatan adanya selisih data antara C1, DA 1, dan DAA 1 Ngamprah.

"Pihak PPP itu ingin kotak suara dibuka kembali saat pleno tingkat kabupaten. Tapi itu gak bisa karena mesti di tingkat kecamatan untuk koreksi DA 1 untuk dicocokan dengan C1. Jadi, momennya sudah lewat dan harusnya saat di kecamatan atau desa," ujarnya di Kantor Bawaslu KBB, Kamis (9/5/2019).

Ai menjelaskan perihal perekapan ada dua kategori, yakni rekap desa dan rekap kecamatan untuk kesempatan jika ada pihak yang merasa keberatan. Dia juga menyatakan tak ada catatan saksi yang keberatan saat di tingkat DAA 2 maupun DA 2.

• Sidang Habib Bahar bin Smith, Kali Ini Terdakwa Hadirkan Saksi Meringankan, Didatangkan dari Bali

"Kami tawarkan ke PPP untuk sandingkan data, namun saksi PPP gak beri data yang sah hanya ada data di laptop. Itu gak bisa dikoreksi karena harus dokumen asli," ujarnya.

Sebelumnya, DPC PPP KBB mengklaim suara PPP hilang di wilayah Ngamprah dan justru menjadi menggelembung di partai Gerindra, Ai pun memberikan masukan agar PPP melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena MK memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara dan melakukan hitung ulang.

"Ya jadi jika ingin ke MK mesti menunggu SK hasil penetapan KPU KBB," katanya.

• Dapat Orderan Antar Jenazah, Yuni Sopir Taksi Online di Garut Sempat Alami Hal Tak Terduga di Jalan