Atasi Banjir Citarum, DPRD Jabar Sarankan Pemerintah Siapkan Penanganan Jangka Pendek
Terlebih, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum pun tengah melakukan pelebaran dan normalisasi sungai dan anak sungai Citarum, membuat sodetan Sun
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Theofilus Richard
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhammad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengapresiasi berbagai pihak yang mempercepat pembangunan berbagai sarana untuk menangani banjir di daerah aliran sungai (DAS) Citarum.
Warga yang selalu terdampak banjir setiap tahun di kawasan tersebut, katanya, sangat membutuhkan penanganan dari pemerintah sesegera mungkin.
Tidak hanya membangun kolam retensi di Cieunteung dan Gedebage, katanya, pemerintah pun tengah mengupayakan pembuatan lima kolam retensi lainnya untuk mengendalikan banjir.
Terlebih, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum pun tengah melakukan pelebaran dan normalisasi sungai dan anak sungai Citarum, membuat sodetan Sungai Cisangkuy, dan terowongan Jompong.
Tidak cukup membangun infrastruktur pengendali banjir, katanya, berbagai upaya dalam program Citarum Harum pun harus dilakukan, mulai dari penghijauan kawasan hulu DAS Citarum sampai pengendalian pembuangan limbah dan sampah domestiknya.
• Kembali Terjadi, Mahasiswa Unpad Ditemukan Bunuh Diri di Kamar Kos
• Jaksa Kejati Jabar Sudah Kirim Surat Pemanggilan Uu Ruzhanul Ulum ke Sidang Kasus Hibah Korupsi
"Kami meminta semua pihak ikut mengawasi berjalannya program Citarum Harum yang dalam waktu dekat ini, anggaran dari pusat akan segera turun," kata Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Jumat (8/3/2019).
Jawa Barat akan mendapat Rp 605 miliar untuk program Citarum Harum pada 2019.
Dari angka tersebut, dana yang dialokasikan untuk operasional Kodam III Siliwangi sebesar Rp 300 miliar, pembangunan danau retensi sebesar Rp 200 miliar, pengadaan 10 unit ekskavator Rp 20 miliar, operasional, dan pemeliharaan 10 unit eskavator Rp 8,5 miliar, pengadaan 19 incinerator Rp 12,5 miliar, normalisasi oxbow Rp 46,5 miliar, dan pembangunan 2.050 MCK sebesar Rp 12,3 miliar.
Ineu mengatakan anggaran dari pusat tersebut tidak hanya diawasi oleh DPRD Jabar. Pihak eksekutif maupun masyarakat harus berperan aktif mengawasi efektifitas penggunaan anggaran tersebut.
"Kami berharap lebih cepat lebih baik anggaran itu segera turun. Kemudian juga bisa cepat mengatasi masalah yang terjadi saat ini," kata Ineu.
Ineu mengatakan anggaran yang besar tersebut bisa diimplementasikan sesuai dengan peruntukannya dan juga penganggarannya, jika peran aktif semua pihak ikut mengawasinya.
Pemerintah dan masyarakat ikut bersama-sama mengawasi berlangsungnya program Citarum Harum.
Ineu meminta pemeritah daerah melakukan penanganan banjir jangka pendek yang berkesinambungan dengan program yang akan dijalankan pada Citarum Harum tahun ini.
"Kemudian yang harus jadi perhatian sebagai upaya penanganan jangka pendek itu titik banjir, logistik juga harus jadi perhatian. Kami pastikan logistik bisa sampai kepada para korban banjir," kata dia.