Atasi Banjir Citarum, DPRD Jabar Sarankan Pemerintah Siapkan Penanganan Jangka Pendek

Terlebih, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum pun tengah melakukan pelebaran dan normalisasi sungai dan anak sungai Citarum, membuat sodetan Sun

Atasi Banjir Citarum, DPRD Jabar Sarankan Pemerintah Siapkan Penanganan Jangka Pendek
Tribun Jabar/Theofilus Richard
Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jumat (28/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhammad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengapresiasi berbagai pihak yang mempercepat pembangunan berbagai sarana untuk menangani banjir di daerah aliran sungai (DAS) Citarum.

Warga yang selalu terdampak banjir setiap tahun di kawasan tersebut, katanya, sangat membutuhkan penanganan dari pemerintah sesegera mungkin.

Tidak hanya membangun kolam retensi di Cieunteung dan Gedebage, katanya, pemerintah pun tengah mengupayakan pembuatan lima kolam retensi lainnya untuk mengendalikan banjir.

Terlebih, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum pun tengah melakukan pelebaran dan normalisasi sungai dan anak sungai Citarum, membuat sodetan Sungai Cisangkuy, dan terowongan Jompong.

Tidak cukup membangun infrastruktur pengendali banjir, katanya, berbagai upaya dalam program Citarum Harum pun harus dilakukan, mulai dari penghijauan kawasan hulu DAS Citarum sampai pengendalian pembuangan limbah dan sampah domestiknya.

Kembali Terjadi, Mahasiswa Unpad Ditemukan Bunuh Diri di Kamar Kos

Jaksa Kejati Jabar Sudah Kirim Surat Pemanggilan Uu Ruzhanul Ulum ke Sidang Kasus Hibah Korupsi

"Kami meminta semua pihak ikut mengawasi berjalannya program Citarum Harum yang dalam waktu dekat ini, anggaran dari pusat akan segera turun," kata Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Jumat (8/3/2019).

Jawa Barat akan mendapat Rp 605 miliar untuk program Citarum Harum pada 2019.

Dari angka tersebut, dana yang dialokasikan untuk operasional Kodam III Siliwangi sebesar Rp 300 miliar, pembangunan danau retensi sebesar Rp 200 miliar, pengadaan 10 unit ekskavator Rp 20 miliar, operasional, dan pemeliharaan 10 unit eskavator Rp 8,5 miliar, pengadaan 19 incinerator Rp 12,5 miliar, normalisasi oxbow Rp 46,5 miliar, dan pembangunan 2.050 MCK sebesar Rp 12,3 miliar.

Ineu mengatakan anggaran dari pusat tersebut tidak hanya diawasi oleh DPRD Jabar. Pihak eksekutif maupun masyarakat harus berperan aktif mengawasi efektifitas penggunaan anggaran tersebut.

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved