Risma Bertemu Khofifah Indar Parawansa di Restoran, Ternyata Bahas Soal Ini
Risma menyampaikan keinginannya itu, saat bertemu Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa, di sebuah restoran di Surabaya, Minggu (10/2/2019
TRIBUNJABAR.ID, SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma, menginginkan kewenangan pengelolaan SMA/ SMK kembali dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Risma menyampaikan keinginannya itu, saat bertemu Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa, di sebuah restoran di Surabaya, Minggu (10/2/2019).
Risma menyebut, sejak beralihnya wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim, dirinya mengaku telah menempuh banyak upaya, agar sekolah bisa tetap gratis.
Bahkan, ia sudah melakukan konsultasi hingga ke Kemendagri.
Namun, berdasarkan surat dari Kemendagri, disebutkan bahwa pengelolaan itu bisa dilakukan tapi harus dibarengi kewenangan dengan pelimpahan.
"Yang pertama, memang aku berjuang untuk anak-anak memberikan pendidikan. Aku harus mencoba meskipun aku sudah berusaha ke mana-mana," kata Risma, saat ditemui di ruang kerjanya, di Balai Kota, Surabaya, Senin (11/2/2019).
• Umuh Muchtar Yakin Persib Bandung Mampu Singkirkan Arema FC di 16 Besar Piala Indonesia
• Gaes, Lihat Nih Serunya Freestyle Motor di Mapolres Cimahi [VIDEO]
Dikutip dari Kompas.com, menurut Risma, kewenangan pengelolaan SMA/SMK ada pada gubernur.
Karena itu, Risma berharap Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa, menyetujui permintaan pemindahan pengelolaan SMA/SMK untuk diserahkan ke Pemkot Surabaya.
"Tinggal gubernur prosesnya seperti apa. Pihak gubernur mengatakan terserah. Jadi yang bisa dilakukan adalah penyerahan," ujarnya.
Sebab, apabila SMA/SMK diserahkan ke Pemkot Surabaya, kata Risma, sekolah yang awalnya menjadi kewenangan Pemprov Jatim itu bisa kembali digratiskan.
"Tujuan saya karena saya tidak ingin anak Surabaya menjadi tidak keruan dan tidak bisa bersekolah. Jadi itu yang saya bicarakan (dengan Khofifah Indar Parawansa)," ucap Risma.
Meski begitu, penyerahan kewenangan SMA/SMK itu masih sebatas wacana. Alasannya, Khofifah Indar Parawansa belum secara resmi dilantik sebagai Gubernur Jatim.
"Ini belum resmi. Tetapi ibu (Khofifah Indar Parawansa) sepertinya setuju. Karena setelah pelantikan (gubernur), tim kami diminta berbicara dengan tim sana (Pemprov Jatim)," jelas Risma.
"Mudah-mudahan banyak anak-anak yang ketolong (dengan pelimpahan kewenangan)," kata Risma. (Kompas.com/Ghinan Salman)
• Indo Lecture Bandung Kembangkan Edukasi Musik dan Lestarikan Angklung
• Jembatan Penghubung Dua Desa di Tomo Sumedang Patah, Warga Harus Memutar Jauh