Dengar Grace Natalie Melarang Anggotanya Poligami, 4 Kader PSI Langsung 'Cabut' dari Partai

Dengan pengunduran diri dn penonaktifan keempat kadernya ini, PSI berupaya konsisten dengan nilai-nilai yang diperjuangkan.

“Jika ada kader yang tidak sepakat dengan DNA PSI, terpaksa kami harus melepas mereka. PSI sangat serius dalam menegakkan nilai-nilai kami sehingga terhitung hari ini DPP PSI menonaktifkan keempat kader tersebut,” kata Chandra Wiguna.

PSI Gencar Kampanyekan Tolak Poligami

Seperti diketahui sebelumnya, PSI kini tengah gencar memperjuangkan larangan berpoligami.

Politikus PSI, Dara A.K Nasution menyebut karena sejak beridirinya, PSI merupakan partai perempuan.

"Dari awal beridirinya partai ini memang partai perempuan. Di tingkat DPP 6 dari 9 pengurus DPP adalah perempuan. Di tingkat pengurus 42 persen di seluruh Indonesia adalah perempuan, di tingkat caleg 45 persen, adalah perempuan," ucap Dara dalam diskusi bertajuk 'Perempuan dan Politik: Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang?', di Gado-Gado Boplo Satrio, Kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Sabtu (15/12/2018).

Caleg PSI itu pun menilai larangan poligami yang menjadi komitmen pihaknya tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Sebab, kata Dara, praktik poligami yang selama ini terjadi di Indonesia dinilai berujung pada kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

"Sedari awal, PSI mengutamakan perempuan di panggung politik. PSI menolak poligami karena praktiknya berujung pada penyengsaraan dan pelarangan tersebut tidak melanggar HAM," imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Dara, pejabat dan ASN merupakan perwakilan rakyat dan bekerja dengan dibiayai oleh negara.

Oleh karena itu, pelarangan poligami ini harus dimulai dari pejabat publik yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan kebijakan.

"Setelah memulai kultur pelarangan poligami dari internal partai, PSI ingin nantinya mereka dilarang berpoligami. Mereka adalah pejabat negara dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya untuk tidak melakukan praktik poligami," tutupnya.

Sebelumnya, isu ini muncul dalam pidato politik Ketua Umum PSI Grace Natalie di Surabaya, Selasa (11/12/2018).

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara," kata Grace Natalie.

"Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," kata Grace Natalie.