Pileg 2019

KPAI Tanggapi Keputusan MA Soal Caleg Mantan Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra, menanggapi putusan MA (Mahkamah Agung) terkait pembatalan PKPU No 20 Tahun 2018 te

KPAI Tanggapi Keputusan MA Soal Caleg Mantan Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak
plus.google
ILUSTRASI : Kekerasan terhadap anak. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra, menanggapi putusan MA (Mahkamah Agung) terkait pembatalan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang syarat pencalonan anggota legislatif.

PKPU tersebut mengatur soal pelarangan mantan koruptor dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, untuk mencalonkan diri sebagai caleg.

Jasra mengaku menghargai putusan MA, namun akan mendalami putusan tersebut khususnya terhadap pencalegan terhadap eks pelaku kejahatan seksual anak.

"Kami akan dalami putusan tersebut kepada pencalegan terhadap eks pelaku kejahatan seksual anak termasuk dampak psikologis korban serta pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia," ujar Jasra Putra, berdasarkan rilis yang diterima Tribun Jabar, Minggu (16/9/2018).

Yayasan Gerbang Sedekah Bagikan 200 Bungkus Nasi Di Kota Cimahi

Zlatan Ibrahimovic Gabung Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di Daftar Pencetak 500 Gol

Pihaknya menyatakan menghormati putusan MA, akan tetapi menghimbau kepada partai politik untuk menegakkan pakta integritas yang telah ditandatangani untuk tidak mencalonkan mantan pelaku kejahatan seksual anak.

Jasra menjelaskan, ada dampak terhadap putusan tersebut, yaitu tentu napi pelaku pelecehan seksual anak akan diberikan kesempatan untuk mencalon.

Saat ini sudah dua bakal caleg mantan pelaku kejahatan terhadap anak yang terdeteksi, yaitu di Kota Kupang dan Manggarai Barat.

Keduanya sudah dicoret oleh KPU dalam proses bakal calon sementara (DCS).

"Kami berharap dan menghimbau partai politik tetap kembali kepada fakta integritas yang sudah ditanda tangani, dan mendukung upaya-upaya penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) memikirkan agar bacaleg tersebut di umumkan identitasnya agar masyarakat memiliki informasi yang cukup dalam menentukan pilihan politiknya," ujarnya.

Guru Honorer Mogok Mengajar dan Demonstrasi, Sejumlah Sekolah di Garut Diliburkan

Guru Honorer di Garut Ancam Mogok Mengajar Mulai Besok

Penulis: Hilda Rubiah
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help