Pemuda KBB Siap Segel Kantor KPU KBB Jika Angka Partisipasi Pemilih di Bawah 50 Persen
"Mereka (KPU) diberi anggaran besar tetapi harus disadari ada tugas besar di dalamnya, sekarang paslon kan terbatas
Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Ichsan
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama
TRIBUNJABAR.ID, PADALARANG - Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat yang belum maksimal dalam tugasnya mensosialisasikan penyelenggaraan pilkada sempat mendapat sorotan dari Bupati Bandung Barat, Abubakar.
Hal ini pun turut mendapat kritik pula dari tokoh pemuda di Kabupaten Bandung Barat, Lili Supriatna yang juga Ketua KNPI KBB. Lili melihat sosialisasi yang dilakukan KPU tidak masuk ke akar rumput masyarakat. Namun, sebaliknya pasangan calon justru lebih gencar sosialisasi meski dibatasi aturan yang ketat.
"Dukungan anggaran kan sudah jelas diberikan oleh pemerintah daerah. Tetapi, saya lihat hanya sosialisasi asal-asalan di tingkat kabupaten, sementara paslon dengan aturan ketat dan keterbatasan anggaran menjangkau masyarakat pelosok," kata Lili di Padalarang, Sabtu (7/4/2018).
Baca: Tiga Rumah Warga di Maleer Bandung Terancam Longsor, Dinding Pembatas Sungai Sebagian Sudah Ambrol
Dia juga mengamini yang dikatakan oleh Bupati Abubakar yang menyebut KPU dan Panwaslu bekerjanya masih sebatas formalitas guna menyerap anggaran, sementara tujuan utama peningkatan partisipasi pemilih terabaikan.
"Mereka (KPU) diberi anggaran besar tetapi harus disadari ada tugas besar di dalamnya, sekarang paslon kan terbatas seharusnya KPU lebih terstruktur, terskema dan masif hingga pelosok," katanya.
Potensi Tsunami Pandeglang Setinggi 57 meter, Ini 5 Penjelasan Mengenai Tsunami dari BMKG https://t.co/EeAMD4I6sG via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) April 7, 2018
Lili juga berseloroh jika nanti tingkat partisipasi pemilih di bawah 50 persen di pilkada 2018, seluruh elemen pemuda di Bandung Barat tak segan untuk bertindak tegas bahkan menyegel KPU KBB yang ada di Jalan Purwakarta-Padalarang.
"Anggaran KPU ini bukan untuk Insfrastruktur, tetapi membangun mental demokrasi. Jika di bawah 50 persen kami akan segel KPU. Jangan main-main," katanya.
Heboh, Menteri Susi Dituding Fasilitasi Aksi 212, Didesak Gerak Cepat Malah Balasnya Menohok Begini https://t.co/UfXG2nziSe via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) April 7, 2018
Panwas juga Lili meminta untuk tidak hanya membuntuti paslon, melainlan melihat pula sejauh mana langkah sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.
"Saya amati panwas cuma mengikuti paslon, padahal paslon yang selama ini banyak bekerja mensosialisasikan pilkada. Mereka masuk ke daerah terpencil, sedangkan KPU bikin kegiatan seremoni di hotel bintang lima, apakah efektif?," ujarnya.
