BPN Siap Bebaskan 7.400 Bidang Lahan untuk Kereta Cepat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat siap membebaskan 7.400 bidang tanah milik masyarakat yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh PT KCIC.

Kepala Kanwil BPN Jabar, Sri Mujitono, mengatakan 7.400 bidang tanah yang akan dibebaskan tersebut terhampar di delapan kabupaten kota yang terlewati rute pembangunan kereta cepat. Sedangkan terdapat 54 bidang tanah lainnya yang sudah di tangan KCIC.

"Rencananya besok KCIC akan diminta mempresentasikan mengenai pengadaan tanahnya. Besok pun saya presentasikan bagaimana, supaya di tahun ini tanahnya mulai dibebaskan," kata Sri seusai menghadiri peringatan Hari Agraria Nasional di Kantor BPN Jabar, Senin (25/9).

Baca: Terungkap! Pemilik Situs Nikahsirri Ternyata Gila Sejak Kalah Pilkada, Ini Pengakuan Istrinya

Sri mengatakan pembebasan lahan ini akan sukses jika berbagai stakeholder, dari mulai Gubernur Jabar beserta jajarannya, setiap walikota dan bupati bersama jajarannya, kompak dalam upaya percepatan pembebasan lahan dan pembangunan kereta cepat yang menjadi proyek nasional tersebut.

"Suksesnya kereta cepat ini, tergantung dari perencanaannnya yang matang dari KCIC, sumber dananya jelas, saya belum tanya sumber dananya dari mana. Kalau jelas dana tersedia, itu jadi bagian kesukseskan kereta cepat," katanya.

Begini Lho Cara Situs https://t.co/PhnFno73co Pastikan Keperawanan Para Klien https://t.co/Z2IbyECB76 via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) September 25, 2017

Dirjen Pengadaan Tanah dari BPN, katanya, mengadakan peninjauan atau pengawasan khusus untuk mempercepat pembangunan kereta cepat tersebut. Terlebih, hal ini berkaitan dengan keinginan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan kereta cepat ini segera beroperasi.

Sri mengatakan BPN Jabar tahun ini menangani pembebasan lahan untuk 20 kegiatan pembangunan nonstrategis nasional dan 30 program pembangunan strategis nasional. Program pembangunan nonstrategis dan strategis nasional di antaranya pembangunan sejumlah jalan, jalan tol pelabuhan, bandara, tol laut, irigasi, jalur sutet, sampai pembebasan tanah pembangunan masjid terapung Jawa Barat di Gedebage.

Tahun ini BPN menargetkan sertifikasi sampai 549.500 bidang tanah. Hal ini sesuai arahan Presiden RI untuk menyertifikatkan 5 juta lahan di Indonesia. Namun baru tercapai 199.782 sertifikat di Jawa Barat. Padahal biasanya, dalam satu tahun anggaran BPN hanya menerbitkan 70 ribuan sertifikat tanah.

"Dari 19 juta bidang tanah di Jawa Barat, baru 6 juta yang memiliki sertifikat. Kalau tahun ini bisa sertifikatkan 549 ribu tanah, tahun depan harus naik jadi 800 ribu dan kemudian jadi 1 juta sertifikat tahun berikutnya lagi. Sertifikasi tanah ini bertujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus investasi dalam rangka memakmurkan masyarakat," katanya.

Sebelumnya diberitakan, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) berencana mengajukan pencairan dana pinjaman tahap pertama sebesar Rp 13 triliun pada China Development Bank (CBD), seiring dengan terbitnya SK Gubernur Jabar Nomor 539/Kep.793-Pemksm/2017 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Trase dan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di wilayah Jabar.

Dalam pembangunannya, dibutuhkan pengadaan tanah seluas 669.63 hektare untuk trase dan stasiun. SK Gubernur Jabar tersebut menyebutkan bahwa pemilik tanah di lokasi sepanjang trase dan stasiun tersebut dilarang melepaskan haknya pada orang lain di luar kepentingan pembangunan kereta cepat.

Tiga stasiun kereta cepat ini akan didirikan di Tegalluar di Bojongsoang Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, dan kawasan Walini di Kabupaten Bandung Barat. Di DKI Jakarta terdapat satu stasiun yang dibangun di Jakarta Timur.

Kereta cepat Jakarta-Bandung dimiliki PT KCIC yang merupakan perusahan patungan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan Beijing Yawan HSR Co Ltd. Adapun ‎PSBI merupakan konsorsium BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PTPN VIII, dan PT Jasa Marga Persero. (*)