Mereformasi Era Reformasi

SELEMBAR spanduk dipasang oleh sebuah partai baru, menampilkan gambar Soeharto tersenyum dan melambaikan tangan, serta tulisan, "Piye kabare? Enak jamanku to?" terpampang di kawasan Cikokol, Tangerang, beberapa hari terakhir. Ungkapan dalam dua kalimat pendek itu—yang berarti "Apa kabar? Enak zamanku, kan?"—sebenarnya sudah muncul dalam beberapa tahun terakhir, sebagai ekspresi kerinduan akan sebuah kurun di masa lalu.

Dalam sebuah grup di Facebook belum lama ini, seseorang memposting gambar Soeharto disertai kata-kata "Apa yang Anda tahu tentang Pak Harto?" Dan tak satu pun komentar yang negatif tentang presiden kedua RI ini. Beberapa di antara komentar itu berbunyi, "Smart boy, orang yang berjasa di negeri ini!", "Membela wong cilik", "Sosok pemerhati petani", Sudah menjadikan negeri ini aman selama 32 tahun beliau memerintah! Karena negeri aman, kita bisa sekolah. Tapi sayang setelah banyak orang yang menjadi pintar, beliau digulingkan dengan alasan untuk perubahan! Tapi mana??? Apakah ada perubahan saat ini???"

Ada rasa sedih ketika saya membacanya. Tapi tentu bukan salah pemberi komentar kalau mereka memuji-muji Soeharto. Sebagian dari mereka boleh jadi tidak benar- benar mengalami masa rezim Soeharto. Mungkin juga mereka sekadar membandingkan di permukaan, tidak memahami betapa saat itu negeri ini dibangun dengan utang luar negeri yang menggunung, yang kewajiban membayarnya diwarisi rezim sesudahnya; betapa pers dan suara-suara kritis dibungkam; betapa kebocoran keuangan negara sudah menggila; dan lain-lain, termasuk betapa kolusi dan nepotisme keluarga Soeharto dalam bisnis dan industri begitu menggurita, yang justru mengantarkan dia pada jurang kehancuran.

Pada 21 Mei 1998, terutama karena tuntutan masif mahasiswa, Soeharto mundur dari kursi kepresidenan yang sudah didudukinya 32 tahun. Mundurnya Soeharto menandai era reformasi, lembar baru kehidupan bernegara. Menurut KBBI, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.

Sayangnya, makna luhur reformasi tidak juga mewujud. Kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat boleh jadi bergerak menuju ke arah lebih baik. Pendapatan per kapita bisa saja disebut meningkat. Dan kemiskinan sah-sah saja diklaim menyusut. Namun secara umum, selama 14 tahun reformasi, yang tampak adalah betapa korupsi makin terbuka dan tanpa malu-malu, dilakukan baik oleh pihak eksekutif, legislatif, maupun yudikatif; bermunculan raja-raja kecil di berbagai daerah; kerusuhan kian marak saja, termasuk tawuran antarpelajar dan antarmahasiswa, serta antarpelbagai golongan; harga-harga terus membubung; biaya pendidikan makin melejit; dan negeri ini terus dilecehkan oleh negara-negara kecil di sekitar kita tanpa kita mampu berbuat apa pun.

Kegagalan era reformasi tentunya jangan membuat kita mundur belasan tahun, apalagi mengadopsi cara berkuasa rezim saat itu. Kita harus tetap melangkah ke depan. Caranya, era reformasi perlu mendapat sentuhan reformasi. Satu hal yang mendesak untuk dilakukan oleh penguasa adalah ketegasan untuk bertindak sesuai dengan ucapannya. Kalau memang masih terus berkoar akan berada di garis depan dalam membasmi korupsi, lakukanlah segera; jangan justru terus melindungi para koruptor di balik silat kata-kata.

Rakyat hanya butuh tindakan, bukan ucapan. (*)