Dampak Pemotongan TKD, Forum Honorer Minta Pemkot Tasik Tak Memangkas Gaji PPPK

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Forum Honorer Kota Tasikmalaya meminta pemerintah daerah tidak memangkas gaji PPPK paruh waktu yang akan dilantik, menyusul pemotongan TKD sebesar 219 miliar.

Kekhawatiran PPPK ini tidak lain karena pemberian gajinya dibebankan dari APBD yang otomatis bisa berpengaruh terkait adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.

Wakil Ketua Forum Honorer Kota Tasikmalaya, Asep Setiawan, mengkhawatirkann dampak pemotongan TKD berpengaruh terhadap pemangkasan gaji bagi PPPK paruh waktu.

"Khawatir ada pastinya, tapi ya kami berharap tidak memangkas gaji kami nantinya sebagai PPPK Paruh Waktu," ucap Asep ketika dikonfirmasi wartawan TribunPriangan.com, Rabu (15/10/2025).

Asep beralasan dampak pemotongan TKD pasti berpengaruh terhadap sektor lain yang nantinya terkena efisiensi anggaran.

"Mengingat beban kerja yang cukup lumayan berat ditambah lagi nanti status kita hanya PPPK Paruh Waktu yang jelas-jelas tidak mendapat Tunjangan Kinerja sama sekali, masa iya gaji kami mau dikurangin juga," ungkap Asep.

Baca juga: SOSOK Rudiyana, Eks Persib Bandung yang Menjelma Jadi Penyerang Tersubur di Liga 2 Championship

Namun ia optimistis bahwa Pemkot Tasikmalaya sudah ada cara untuk mengatas kondisi keuangan saat ini.

Saat ini jumlah PPPK  Kota Tasikmalaya yang sudah dipetakan mencapai 1878 orang di terbagi bidang kesehatan, guru dan formasi teknis lain. 

Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, bakal prioritaskan tiga sektor, menyusul pemotongan transfer dana ke daerah (TKD) sebesar 219 miliar.

Tiga sektor yang difokuskan Pemkot Tasikmalaya yakni sektor kesehatan, infrastruktur jalan dan pendidikan.

"Yang pastinya kita fokus tiga hal ya, kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Sedangkan terkait program prioritas dari 7 tersebut bakal kita sesuaikan porsinya," kata Walikota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan usai menghadiri Baznas Award di Hotel Harmoni, Selasa (14/10/2025).

Alasannya, karena arahan pemerintah pusat harus memprioritaskan peningkatan pembangunan jalan sampai kesehatan di semua daerah.

"Sesuai dengan arahan dari pusat itu yang harus diprioritaskan, jangan sampai lebih besar ke belanja operasional, seremonial, lebih besar ke perjalanan dinas dan sebagainya," kata Viman. (*)