BPMU Dihapus, SMA Nugraha Terpaksa Pangkas Honor Guru Hingga 20 Persen

Ringkasan Berita:

• Kebijakan Pemprov Jabar menghapus anggaran BPMU bagi sekolah swasta pada tahun anggaran 2026 terasa dampaknya
• BPMU secara langsung memukul kesejahteraan guru dan operasional sekolah, mengingat selama ini dana tersebut diperuntukkan khusus sebagai tambahan honor guru
• Dampak penghapusan BPMU dirasakan berbeda-beda oleh sekolah swasta.
• Di sejumlah sekolah, langkah yang diambil antara lain mengurangi kegiatan ekstrakurikuler, menghapus honor wali kelas dan piket, hingga memangkas honor jam mengajar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghapus anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi sekolah swasta pada tahun anggaran 2026 terasa dampaknya.

Padahal pada 2025 alokasi BPMU untuk sekolah swasta di Jawa Barat masih mencapai sekitar Rp580 miliar.

Kepala Sekolah SMA Nugraha, Riki Suryadi, menyebut penghapusan BPMU secara langsung memukul kesejahteraan guru dan operasional sekolah, mengingat selama ini dana tersebut diperuntukkan khusus sebagai tambahan honor guru.

“BPMU itu bantuan provinsi untuk honor guru. Ketika bantuan itu tidak ada, mau tidak mau sekolah harus mengambil keputusan yang berat,” kata Riki saat dihubungi, Kamis (29/1/2026).

Menurut Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Kota Bandung ini dampak penghapusan BPMU dirasakan berbeda-beda oleh sekolah swasta. 

Di sejumlah sekolah, langkah yang diambil antara lain mengurangi kegiatan ekstrakurikuler, menghapus honor wali kelas dan piket, hingga memangkas honor jam mengajar.

Baca juga: Pengamat Ungkap Dampak Luas Jika BPMU untuk Sekolah Swasta Dihapus, Termasuk Kesejahteraan Guru

“Di SMA Nugraha, kami memutuskan untuk memotong honor seluruh tenaga kependidikan sebesar 20 persen, tanpa pengecualian. Bukan hanya guru honorer, tapi semua, termasuk guru tetap, tenaga tata usaha, bahkan kepala sekolah. Karena sistem honor kami berbasis jam, maka pengalinya dikurangi 20 persen,” jelasnya.

Ia mencontohkan, honor yang sebelumnya Rp100 ribu per jam menjadi Rp80 ribu, atau Rp50 ribu menjadi Rp40 ribu. 

Kebijakan tersebut diambil setelah melalui musyawarah bersama perwakilan guru, wali kelas, wakil kepala sekolah, hingga staf tata usaha.

“Pada tahun-tahun sebelumnya SMA Nugraha menerima BPMU dengan skema Rp600 ribu per siswa per tahun. Dengan jumlah siswa saat ini sekitar 305 orang, maka dana yang hilang mencapai ratusan juta rupiah per tahun. Dampaknya sangat berat, terutama bagi sekolah-sekolah yang memang bergantung pada bantuan pemerintah,” ujarnya.

Sebagai Ketua FKSS Kota Bandung, Riki memaparkan kondisi sekolah swasta di wilayahnya. 

Dari 124 SMA swasta di Kota Bandung, sebanyak 92 sekolah menerima bantuan pemerintah, sementara 32 sekolah bersifat mandiri.

Namun, tidak semua penerima bantuan berada dalam kondisi aman.

“Sekolah besar dengan SPP tinggi mungkin tidak terlalu terdampak. Tapi sekolah menengah ke bawah, yang siswanya dari kalangan ekonomi rendah, jumlah siswanya sedikit, bahkan di bawah 100, itu sangat rawan. Tinggal menunggu waktu saja,” ungkapnya.