Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Diperingati Soal Komunikasi dan Keterbukaan: Jangan Kebablasan
Gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai ceplas-ceplos disoroti pakar. Guru Besar Komunikasi Politik wanti-wanti ke Purbaya
TRIBUNJABAR.ID - Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kerap menjadi perbincangan publik karena gaya komunikasinya yang dinilai ceplas-ceplos.
Namun, gaya Menteri Keuangan itu ternyata menyita perhatian publik, termasuk pakar.
Guru besar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Karim Suryadi, misalnya.
Prof Karim menyoroti gaya kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang belakangan ini menyita perhatian publik.
Baca juga: Jangan Pak Dedi Nyuruh Saya Kerja, Menkeu Purbaya Jawab Bantahan KDM soal Dana Rp 4,1 T di Bank
Ia menyoroti gaya keterbukaan dan komunikasi blak-blakan Purbaya dalam mengungkap berbagai isu fiskal ke publik.
Selain itu, guru besar itu juga mewanti-wanti kepada Menkeu Purbaya soal gaya komunikasinya tersebut.
Sikapnya, dinilai positif oleh sebagian besar kalangan yang mengharapkan transparansi kebijakan keuangan negara.
Namun, ada juga sisi negatifnya yang perlu diwaspadai oleh Purbaya.
Menurut Karim, gaya khas Purbaya itu justru bisa berpotensi mengganggu stabilitas pasar maupun koordinasi antar pejabat.
Untuk itu, ia juga memerlukan 'rem' dari gaya komunikasi 'koboinya'.
"Yang pertama, sinyal disonansi, karena keterbukaan, kejujuran, keberanian, Menteri Purbaya ini bisa saja menyentuh sisi-sisi negatif yang bisa memancing ketegangan pasar maupun ketegangan dari pejaba lain. Soal Whoosh misalnya, soal dana pemda yang mengendap contoh lain. Ini kan ada riak. jangan sampai riak2 itu menggangtu stabilitas pasar," ujar Karim seperti dikutip dari TV One pada Minggu (26/10/2025).
Purbaya juga dinilai merupakan bagian dari orkestrasi pemerintahan Prabowo Subianto yang membutuhkan keseimbangan politik.
Apabila Purbaya terlalu maju dalam membuat gebrakan dapat memberi kesan ada ketegangan di internal pemerintahan Prabowo.
"Yang kedua, jangan lupa karena menteri ini bagian dari orkestrasi pemerintahan Prabowo, maka jangan sampai terlalu maju atau jangan sampai ada kesan bahwa tidak ada koordinasi sehingga menabrak satu sama lain," lanjutnya.
Selain itu, Purbaya harus hati-hati dengan komunikasinya kepada publik.
Baca juga: Dedi Mulyadi Bingung dengan Pernyataan Purbaya soal Deposito dan Giro Kas Daerah
Sebab, terkadang publik tidak siap dalam memaknai apa yang disampaikan pejabat, apalagi isu fiskal.
"Yang ketiga, tak kalah penting adalah, kita tahu keberanian itu sangat penting apa lagi mengungkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan kita tahu dunia fiskal ekonomi keuangan itu dunia yang dingin, kaku dan berjarak. Dengan dibuka ini, kadang- kadang publik tidak siap apalagi dalam sistem politik di Indonesia yang sangat rentan dengan isu-isu ini, pungkasnya.
Kendati demikian, Karim tetap memuji gaya komunikasi Purbaya yang ceplas-ceplos alias transparan.
Hal itu bisa membawa semangat positif untuk pemerintah.
"Maka menurut saya, sisi komunikasi publiknya, dimensi politik dari komunikasi publiknya harus diteruskan, kejujurannya, keterbukannya harus diteruskan. Yang perlu dijaga adalah dimensi fiskalnya, dimensi teknis dari fiskalnya, jangan sampai keterbukaan ini menabrak poin-poin yang harus dijaga. Kejujuran yang dibingkai dengan strategi," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Peringatan untuk Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa: Keterbukaan Bagus, tapi Jangan Kebablasan
Menteri Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa
wanti-wanti
gaya komunikasi
gaya kepemimpinan
guru besar
Prof Karim Suryadi
| Dedi Mulyadi Bingung dengan Pernyataan Purbaya soal Deposito dan Giro Kas Daerah |
|
|---|
| Simpan Kas Daerah dalam Bentuk Deposito Dicurigai, Giro Dibilang Rugi, Harus Simpan di Mana? |
|
|---|
| Selain Dedi Mulyadi Kini Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka Senggol Menteri Keuangan Purbaya soal Pajak |
|
|---|
| BLT Kesra Rp 900 Ribu Belum Masuk Rekening? Menkeu Purbaya Ungkap Penyebab Keterlambatan |
|
|---|
| Saat Dedi Mulyadi Membantah dan Pramono Anung Membenarkan 1.000 Persen Data Menteri Keuangan |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.