Reaksi Jokowi Ditanya Soal Menkeu Purbaya Tak Mau Bayar Utang Jumbo Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN

TRIBUNJABAR.ID - Polemik keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang tak mau membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh  dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akhirnya mendapat reaksi dari Jokowi.

Untuk diketahui belakangan polemik tersebut mencuat setelah sikap tegas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang blak-blakan ke awak media.

Purbaya menjelaskan secara tegas bahwa utang kereta cepat tidak akan menggunakan ABPN karena beberapa alasan secara teknis dan mekanisme.

Di sisi lain, ketegasan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membuat nama Jokowi terseret dalam polemik tersebut.

Untuk diketahui kebijakan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tersebut dibangun atas keputusan Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Presiden.

Baca juga: Reaksi Roy Suryo Soal Jokowi Disebut Alumni Kebanggaan UGM Hadir di Dies Natalis Fakultas Kehutanan

Terkait hal ini, publik pun mulai bertanya-tanya alasan Jokowi membuat pembangunan kereta cepat tersebut yang kini dinilai merugikan negara karena utang hingga Rp 116 triliun.

Saat menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025), akhirnya Jokowi mendapat sasaran dari polemik tersebut hingga ditanyai sejumlah awak media.

Mulanya, Presiden RI ke-7 itu tampak semringah menghadiri acara tersebut.

Ia keluar area acara utama sambil tersenyum dan terlihat bercengkerama dengan sejumlah orang.

Namun saat ditanya soal sikap Menkeu Purbaya yang tak mau membayar utang Whoosh menggunakan APBN, Jokowi bereaksi tiba-tiba bungkam.

Ia berhenti sejenak seperti berpikir, lalu tersenyum dan meninggalkan sesi wawancara tanpa sepatah katapun.

Seperti diketahui, proyek ambisius Whoosh digarap pada pemerintahan Jokowi.

Melalui cap proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016, proyek yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari China Developement Bank (CDB) itu dikebut.

Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu juga yang meletakkan batu pertama pada Januari 2016, dan meresmikannya pada 2 Oktober 2023.

Sampai pertengahan 2025, jumlah penumpang Whoosh sebanyak 16 ribu sampai 18 ribu orang per hari pada hari kerja, dan 18 ribu sampai 22 ribu per hari pada akhir pekan.

Angka tersebut belum menyentuh target 31 ribu penumpang per hari yang dicanangkan sejak awal.

Baca juga: Godaan Politik: Menteri Keuangan Purbaya Dibayang-Bayangi Kursi Cawapres, Disebut Berpotensi Maju

Purbaya Bicara Utang Whoosh

Menkeu Purbaya mengatakan, Whoosh yang kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus bisa membiayai utangnya sendiri.

Menurutnya, APBN tidak boleh menjadi pelarian proyek bermasalah.

Sebelumnya, wacana pembayaran utang Whoosh ditanggung pemerintah diusulkan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.

"Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ungkap Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama govenrment."

"Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government. Saya pikir begitu ya," lanjut tegasnya.

Didukung Celios

Lembaga penelitian Center of Economic and Law Studies (Celios) mendukung langkah Menkeu Purbaya yang menolak menggunaan APBN untuk membiayai utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyu Askar, mengatakan, masyarakat Indonesia tidak akan sudi membiayai utang Whoosh yang sejak awal dicanangkan tanpa anggaran negara.

"Yang jelas saya sepakat, jangan korbankan APBN. Rakyat gak sudi pasti proyek yang penuh masalah dibebankan ke APBN."

"Karena sejak awal proyek ini diklaim tidak pakai uang negara, kalau seandainya publik dipaksa menanggung pembengkakan biaya dan risiko utang ini jelas melanggar prinsip keadilan anggaran dan melanggar kontrak moral antara pemerintah dan rakyatnya," jelas Media di program Kompas Petang, Kompas TV Senin (13/10/2025).

Media juga menegaskan, Whoosh adalah proyek warisan Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang  tanpa kajian matang dan mengabaikan rasionalitas politik.

"Jadi waktu itu kan proses perencanaan proyeknya over optimistis ya, dan kreditor menawarkan bunga pinjaman. Dan kalau sekarang dijalankan dan biaya bengkak, apakah kemuduian harus ditanggung jawab pemerintah Indonesia saja. Ini kan kurang fair."

"Ini kan kebijakan warisan presiden sebelumnya yang dipaksakan tanpa kajian yang matang. Jadi ini konsekuensi dari keputusan politik yang mengabaikan rasionalitas ekonomi," tegasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Menkeu Purbaya Bikin Jokowi Bungkam karena Utang Jumbo Whoosh Gak Dibayar APBN