Penganugerahan Gelar Pahlawan Oleh Pemerintah Disebut KAMMI untuk Menjaga Ingatan Kolektif Bangsa

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan tengah mempersiapkan pemberian gelar pahlawan pada sejumlah tokoh bangsa. Hal itu diapresiasi mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jakarta Raya.

Ketua Kammi Jakarta Raya, Andre, mengatakan, apresiasi untuk pemerintah atas pemberian gelar pahlawan tersebut. Hal itu tidak lepas dari pelestarian nilai-nilai kebangsaan.

"Pemberian gelar kepahlawanan merupakan upaya menjaga ingatan kolektif bangsa terhadap perjuangan tokoh nasional," kata Ander, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/10/2025).

Baca juga: Teks Doa Upacara Hari Pahlawan 2025 Resmi dari Kemendikdasmen, Cocok Digunakan di Sekolah

Dia menegaskan, dalam proses penetapan gelar kepahlawanan tersebut, pemerintah harus transparan dan memberi landasan yang jelas terhadap sosok yang akan diberi gelar kepahlawananan tersebut.

“Kami menghargai upaya pemerintah, khususnya Kementerian Kebudayaan, dalam menghormati jasa para tokoh bangsa. Tapi masyarakat juga berhak tahu dengan jelas, apa dasar gelar kepahlawanan itu diberikan, serta kontribusi apa yang diakui negara,” ujar Andre.

Selain sebagai upaya menjaga ingatan kolektif bangsa, dia menyebut bahwa pemberian gelar pahlawan juga bagian dari Pendidikan karakter untuk generasi muda dalam memahami nilai perjuangan dan kebangsaan.

“Kepahlawanan bukan sekadar simbol seremonial, melainkan nilai yang hidup dan relevan untuk diteladani. Karena itu, proses penilaiannya harus terbuka dan objektif,” katanya.

Andre menegaskan, KAMMI Jakarta Raya mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat identitas nasional melalui penghargaan kepada tokoh-tokoh bangsa. Namun, ia berharap agar proses verifikasi dan rekomendasi gelar kepahlawanan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau popularitas tokoh tertentu.

“Nilai kepahlawanan lahir dari pengorbanan dan dedikasi. Gelar itu harus tetap menjadi simbol moral, bukan alat politik,” katanya.

Terima Usulan

Kementerian Kebudayaan sudah menerima usulan nama-nama yang akan diberi gelar pahlawan dari Kementerian Sosial. Dari usulan itu, akan dilakukan rapat perumusan pada bulan ini.

"Jadi sebagai ketua Dewan Gelar tentu kami nanti akan menerima surat dan usulan dari Kementerian Sosial. Di situ ada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP), sejauh ini sudah kami terima, tapi kita belum melakukan rapat. Mungkin bulan ini tentu," ujar Menteri Kebudayaan, Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Jumat (3/10/2025).