Fraksi PDIP Sambut Baik Prabowo yang Berencana Hapuskan Tantiem Bagi Direksi dan Komisaris BUMN

TRIBUNJABAR.ID - Pemerintah berencana untuk menghapus tantuim.

Tantiem adalah  bonus bagi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah. 

Rencana ini pun mendapat dukungan dari anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto.

Darmadi mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi menghemat anggaran hingga triliunan rupiah, tetapi juga menjadi langkah penting untuk mengakhiri praktik penunjukan komisaris yang tidak memberikan kontribusi nyata.

"Saya setuju tantiem untuk komisaris dihapus. Selama ini banyak komisaris hanya ditunjuk dari tim sukses atau orang tertentu, sekadar untuk ditampung," ujar Darmadi kepada wartawan, Sabtu (16/8/2025).

Darmadi juga menyoroti fenomena komisaris yang minim aktivitas namun tetap menerima imbalan fantastis.

Baca juga: Dua Sosok Asing asal Wales dan Australia Dikaitkan Persib Bandung, Cek Riwayat Cedera Salah Satunya

"Ada yang rapat sebulan sekali, bahkan nyaris tidak bekerja, tapi bisa menerima Rp30–40 miliar per tahun. Itu jelas tidak adil," katanya. 

Darmadi memperkirakan penghapusan tantiem bisa menghemat lebih dari Rp8 triliun dari anggaran negara. Ia pun menyarankan agar komisaris yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo sebaiknya mundur.

"Kalau merasa tidak cocok, silakan saja pindah ke perusahaan lain yang masih memberikan tantiem besar. Saya yakin, dengan kebijakan ini, banyak komisaris akan memilih mengundurkan diri," katanya.

Meski mendukung penghapusan tantiem untuk komisaris, Darmadi menilai perlakuan terhadap direksi BUMN sebaiknya berbeda. Ia menyarankan agar tantiem untuk direksi tidak dihapus sepenuhnya, melainkan cukup dikurangi.

 "Direksi masih punya peran manajerial. Saya pikir cukup dikurangi, misalnya 50 persen. Meski begitu, banyak juga direksi yang tidak maksimal karena penunjukan yang tidak tepat," tambahnya.

Sebagai informasi, tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada direksi, komisaris, atau karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja, terutama jika perusahaan mencetak laba. Besaran tantiem biasanya ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dihitung berdasarkan persentase dari laba bersih.

Baca juga: Sosok Andi Java, Siswa SMA Presiden Bekasi Terpilih Wakili Jabar Jadi Paskibraka Nasional 2025

Sebelumnya, dalam pidato nota keuangan di DPR RI pada Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk menghapus pemberian tantiem kepada direksi dan komisaris BUMN. Ia menyoroti kondisi sejumlah perusahaan BUMN yang mengalami kerugian, namun tetap memberikan tantiem dalam jumlah besar.

"Saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa itu tantiem. Itu akal-akalan mereka saja. Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tapi dapat Rp40 miliar setahun?" ujar Prabowo dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan.

Selain itu, Prabowo juga telah memangkas jumlah komisaris di beberapa BUMN. Ia menyebut bahwa saat ini jumlah komisaris dibatasi maksimal lima orang, sebagai bagian dari efisiensi dan penataan ulang manajemen perusahaan negara.

"Dulu, perusahaan rugi tapi komisarisnya banyak. Sekarang saya potong, paling banyak enam orang. Kalau bisa, cukup empat atau lima," kata Prabowo. (*)
 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Legislator PDIP Dukung Penghapusan Tantiem: Banyak Komisaris BUMN Hanya Tumpang Nama