Puluhan Pengelola SPPG dari Bandung dan Sumedang Datangi BGN, Pertanyakan Status YSBB

Ringkasan Berita:

• Puluhan pengelola dapur SPPG dari Bandung dan Sumedang mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN).
• Mereka mempertanyakan status verifikasi mereka setelah merugi Rp300 juta-400 juta per dapur akibat ketidakpastian SPK dari Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) sejak 2025. 
• Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menegaskan YSBB bukan mitra resmi dan mengimbau warga mewaspadai modus penipuan titik lokasi SPPG.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (26/5/2026).

Mereka tergabung dalam Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) dan beberapa yayasan lainnya, datang dari berbagai daerah di Jawa Barat (Kabupaten/Kota Bandung dan Sumedang) untuk mempertanyakan kejelasan terkait yayasannya terverifikasi atau tidak di BGN.

Mereka mengaku bingung sudah cukup lama menanti kepastian dari pihak yayasan terkait waktu operasional.

"Sesuai data yang dipegang pengelola, ada lebih dari 100 dapur yang tergabung di YSBB. Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk biaya sewa tempat, renovasi bangunan dan dana koordinasi," ucap Koordinator, Oesep Sarwat saat ditemui di Bandung.

Lanjutnya, sudah hampir setahun pengelola dapur menanti kepastian dari pihak yayasan yang memang selalu mengklaim sebagai mitra Kemenhan RI.

"Rata-rata per dapur, pengelola sudah keluar uang di kisaran Rp 300 sampai 400 juta," ucapnya.

Menurutnya, pihak YSBB sering kali mengulur-ulur kepastian datangnya Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai kesepakatan yang sebelumnya disepakati. Oesep mengatakan setiap pengelola dapur telah menanti SPK sejak 2025.

Pihak YSBB, kata Oesep selalu berdalih menanti peluncuran secara nasional serta disetujui Presiden Prabowo.

"Bukan hanya materi yang sudah terbebani, para pengelola dapur dan investor pun kini mengalami beban mental. Karena, puluhan orang relawan yang direkrut tak henti mempertanyakan kepastian bekerja," katanya.

Oesep menambahkan, pengelola dapur sudah melakukan pelatihan relawan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Jawa Barat. Dia berharap BGN memberikan kelonggaran agar dapur yang sudah dibangun dengan biaya tak sedikit itu ikut diberdayakan.

"Kami datang ke BGN memohon ada kebijakan agar dapur yang sudah dibangun bisa dimanfaatkan. Kami murni ingin menyukseskan dan membantu pemerintah dengan menjadi mitra BGN," katanya.

Mereka juga sebelumnya mengaku sudah melapor ke Polda Jabar yang juga pernah datang ke BGN. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya mengatakan masyarakat yang ingin bertanya terkait Program MBG bisa datang langsung ke Kantor BGN.

Sony menjelaskan tidak ada nama YSBB sebagai mitra BGN. Dia pun tak mengetahui soal YSBB sudah bekerjasama dengan Kemenhan seperti yang disebutkan tadi.

"Masyarakat diimbau untuk mewaspadai maraknya penipuan berkedok jual-beli titik lokasi SPPG. Masyarakat jangan sungkan bertanya, agar mendapat keterangan yang jelas," ujarnya.(*)