Jabar Bebas Kabel Semrawut 2029, Dedi Mulyadi Targetkan Sistem Bawah Tanah Dimulai dari Gedung Sate

Ringkasan Berita:

• Target Transformasi: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan seluruh pusat kota di Jawa Barat sudah bebas dari kabel bergelantungan dan beralih ke sistem bawah tanah (underground) pada tahun 2029.
• Titik Awal Penataan: Proyek ini akan dimulai dari kawasan Gedung Sate, Bandung.
• Fokus Keselamatan: Selain merusak estetika kota, penataan ini mendesak dilakukan karena kabel semrawut dianggap membahayakan keselamatan publik.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal melakukan penataan kabel di ruang publik yang semrawut.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan, kabel listrik dan telekomunikasi yang semrawut d jalan raya atau ruang publik merusak pemandangan dan membahayakan masyarakat.

“Saya tidak ingin lagi melihat kabel bergelantungan di jalan-jalan kota. Itu merusak wajah kota dan berbahaya,” ujar Dedi, Selasa (5/5/2026).

Nantinya, kata Dedi, pemasangan kabel yang tidak tertib harus diganti dengan sistem bawah tanah (underground) secara menyeluruh.

Dedi menargetkan pada 2029, seluruh jaringan kabel telekomunikasi dan listrik di pusat-pusat kota Jawa Barat sudah tertata rapi melalui sistem bawah tanah.

“Target kita jelas, 2029 kota-kota di Jawa Barat sudah bebas dari kabel semrawut,” katanya.

Baca juga: Proyek Galian Kabel di Bandung Masuk Tahap IV, Pengawasan Diperketat Agar Tak Membahayakan

Penataan, kata Dedi, akan dimulai dari kawasan Gedung Sate di Bandung sebagai etalase pemerintahan, lalu diperluas ke wilayah perkotaan lain melibatkan operator telekomunikasi dan asosiasi terkait.

“Kita mulai dari pusat dulu, dari Gedung Sate. Itu simbol. Kalau di sana rapi, daerah lain harus ikut,” katanya.

Menurutnya, persoalan kabel bukan hanya soal estetika, tetapi juga menyangkut keselamatan dan efisiensi tata kota.

“Kabel yang tidak tertata itu rawan putus, rawan kebakaran, dan membahayakan masyarakat. Ini bukan sekadar soal enak dilihat, tapi soal keamanan,” ucapnya.

Untuk memastikan program berjalan efektif, Dedi menekankan integrasi pekerjaan infrastruktur agar tidak ada lagi pembongkaran berulang.

“Tidak boleh lagi ada trotoar baru dibangun, lalu dibongkar lagi karena kabel. Semua harus masuk satu sistem sejak awal."

"Sekali kita bangun, harus tuntas. Jangan ada gali-tutup yang merusak fasilitas publik,” katanya.

Dedi juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mengikuti pola yang sama agar tidak terjadi ketimpangan penataan antarwilayah.

“Provinsi dan kabupaten/kota harus satu pola. Kalau tidak, yang rapi hanya sebagian, yang lain tetap semrawut,” katanya.

Dedi menegaskan, penataan kabel bawah tanah merupakan bagian dari transformasi besar menuju kota modern di Jawa Barat.

“Kita ingin kota-kota di Jawa Barat naik kela, lebih tertib, lebih aman, dan punya standar infrastruktur yang baik. Ini bukan proyek jangka pendek, ini fondasi masa depan Jawa Barat,” katanya.(*)