Ditreskrimum Polda Jabar Gandeng Kanwil Ditjen Imigrasi Jabar Perkuat Sistem Pencegahan TPPO

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menggandeng kantor wilayah Ditjen Imigrasi Jabar dalam langkah sinergitas memperkuat sistem pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. 

Langkah ini untuk memberantas praktek perdagangan orang di Jabar.

Kolaborasi ini bagian dari inovasi bertajuk sistem terpadu penanganan dan pencegahan TPPA-TPPO, gagasan AKBP Goncang Ajie Susatyo. 

Baca juga: Nasib Kiper Muda Bandung yang Dijual ke Kamboja, Dipaksa Menipu Orang China, Kerap Disiksa

Inovasi ini dirancang untuk mengintegrasikan proses penegakan hukum, pencegahan, hingga perlindungan terhadap korban TPPO secara lebih terstruktur di wilayah Jabar.

Goncang menjelaskan kerjasama antara Ditreskrimum Polda Jabar dan kantor imigrasi ini sekaligus mempersiapkan pembentukan Direktorat PPA dan PPO yang dijadwalkan berdiri pada 2026. 

Katanya, lewat sinergi ini kedua instansi berharap percepatan penanganan kasus TPPO dapat tercapai, utamanya dalam hal identifikasi korban, pengawasan lalu lintas orang, hingga penindakan sindikat perdagangan manusia.

"Sinergi ini langkah nyata dalam membangun sistem perlindungan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika kejahatan perdagangan orang," katanya, Rabu (19/11/2025).

Polda Jabar dan Kanwil Imigrasi Jabar, lanjutnya, menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat koordinasi antarlembaga. 

MoU itu menjadi landasan teknis bagi masing-masing institusi dalam bertukar data, mendukung proses penyidikan, serta memastikan kelancaran tugas pokok dalam penanganan dan pencegahan TPPO. Kedua belah pihak berharap penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang di Jawa Barat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi.

Baca juga: Upaya Keluarga Selamatkan Kiper Bandung Korban TPPO ke Kamboja, Dedi Mulyadi Siap Bantu

"Kolaborasi ini juga diharapkan memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan dan mempercepat pemutusan jaringan TPPO di wilayah provinsi tersebut," kata Goncang, yang juga menjabat Kasubdit PPA Ditreskrimum Polda Jabar.(*)