Posko Pengaduan Lembur Pakuan Subang Tetap Diburu Meski Sudah Ada Bale Panangeuhan di Bandung 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Posko Pengaduan di Lembur Pakuan, Subang, tetap menjadi buruan masyarakat meski sudah ada posko serupa di Bale Panangeuhan Setda Gedung Sate, Kota Bandung.

Satu staf di posko Pengaduan Lembur Pakuan, Windi, mengatakan, ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Jabar tetap datang ke Lembur Pakuan, Subang, setiap hari. 

"Masih saja banyak yang datang ke Lembur Pakuan. Minggu lalu tembus di 543 orang, bahkan Senin kemarin 300 orang, kurang lebihnya," ujar Windi, Selasa (14/10/2025).

Posko pengaduan Lembur Pakuan sengaja dibuka Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, setiap hari mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 16.00 WIB.

Posko tersebut, hanya melayani pengaduan terkait masalah pendidikan, kesehatan, hingga kasus hukum. Sedangkan masalah utang-piutang akan ditolak.

Baca juga: Bale Pananggeuhan, Pelayanan dan Pengaduan Satu Pintu Setda Provinsi Jabar

Hal yang sama terjadi di Bale Panangeuhan, Gedung Sate, Bandung. Bale Pananggeuhan ini buka sejak pagi pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB, Senin sampai Jumat.

Saat memasuki ke Bale Pananggeuhan ini, warga Jabar akan disambut oleh petugas yang berjaga di depan pintu sekaligus mengarahkan untuk mengambil nomor antrean. 

Dedi mengatakan, Bale Pananggeuhan di Gedung Sate menampung laporan masyarakat secara langsung. Dana operasionalnya bersumber dari gerakan sosial Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang diikuti para ASN.

Baca juga: Komisi I DPRD Jabar Dorong Pos Pengaduan Hadir di Setiap Daerah, Cirebon, Garut, Bogor, Menyusul

"Saya sendiri membuka pengaduan di Gedung Sate namanya Bale Pananggeuhan dengan anggaran berasal dari gerakan Sehari Seribu khusus dari para ASN. Pengaduan diterima juga oleh petugas yang juga berasal dari ASN," ujar Dedi.

Selain untuk menjangkau masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital, kanal aduan ini juga memperkuat sinergi dengan kanal resmi seperti SP4N Lapor dan Sapawarga. 

Dengan begitu, setiap laporan warga baik dari desa maupun kota dapat ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. (*)