Dedi Mulyadi Kumpulkan Kepala Daerah Bahas TKD, Sepakat Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumpulkan kepala daerah membahas penurunan dana Transfer pusat ke Daerah (TKD) 2026.

Dana TKD adalah alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pemangkasan TKD ini, tidak hanya terjadi pada Provinsi Jabar, tapi juga dirasakan Kabupaten/Kota di Jabar. 

Dikatakan Dedi, tahun depan diperkirakan Provinsi kehilangan Rp2,458 triliun, sedangkan kabupaten kota akan kehilangan Rp 2,7 triliun di 2026.

Inisiatif mengumpulkan kepala daerah ini, kata dia, dilakukan sebagai upaya untuk meng-orkestrasi pembangunan pada 2026. 

Baca juga: Momen Prabowo Menyentil Dua Gubernurnya Dedi Mulyadi dan Pramono Anung, Ancam Diusut Jika Bermasalah

“Kita mencoba meng-orkestrasi seluruh kabupaten-kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun, karena kalau dibiarkan, maka pembangunan akan hilang. Kan ini berbahaya,” ujar Dedi, Selasa (30/9/2025). 

Adapun hasil pertemuan itu, kata Dedi Mulyadi, seluruh kepala daerah sepakat untuk melakukan kinerja yang lebih efektif sekaligus belanja yang makin efektif. 

“Kalau yang kemarin pinggangnya dikencengin, mungkin hari ini lehernya dikencengin,” katanya.

Nantinya, kata dia, setiap daerah akan melakukan efisiensi belanja barang dan jasa. Sedangkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat tak alamin perubahan.

"Yang mengalami penurunan adalah belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan gedung, belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum, kebutuhan transportasi,” katanya.

Bahkan, kata Dedi, efisiensi bakal dilakukan hingga pengurangan jamuan, makan siang, perjalanan dinas serta penggunaan listrik di malam hari.

Baca juga: Jabar Usul MBG Dihentikan Sementara, Dedi Mulyadi Siap Pidanakan SPPG yang Curang

“Semuanya nanti akan diatur, nanti kita akan pasang alarm-alarm untuk mengatur dan mengingatkan tentang penggunaan seluruh perangkat alat pemerintah di Provinsi Jawa Barat agar efisien,” katanya.