Gubernur bersama Menteri PKP Resmikan Program Bedah Rumah, Total 40.000 Unit di Jabar

Ringkasan Berita:

• Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan dimulainya program bedah rumah di Jabar
• Secara simbolis program bedah rumah yang menjadi program Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian KKP dimulai dengan merenovasi 10 rumah di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

TRIBUNJABAR.ID, KABUPATEN BANDUNG  - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan dimulainya program bedah rumah di wilayah Jawa Barat (Jabar).

Secara simbolis program bedah rumah yang menjadi program Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian KKP dimulai dengan merenovasi 10 rumah di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Senin malam (13/4/2026).

"Dengan ini saya resmikan dimulainya renovasi 40.000 rumah di Jabar bantuan dari program bedah rumah Kementerian PKP," ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi di lokasi rumah milik Ibu Lis Mulyani, salah satu penerima manfaat.

KDM meninjau kondisi rumah penerima manfaat yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit. 

"Dari Menteri KKP sebesar Rp20 juta, insyaallah dari saya ada tambahan Rp20 juta lagi. Buat tambah modal usaha menjahitnya," ujar KDM.

Lis Sumiati pun menyatakan terima kasih kepada KDM dan Menteri KKP Maruarar Sirait  yang sudah membantu merenovasi rumahnya bahkan memberi bantuan modal usaha.

"Terimakasih semoga menjadi berkah amal ibadah buat bapak KDM dan Pak Menteri," tuturnya.

Melibatkan masyarakat lokal

Program bedah rumah diberikan kepada penerima manfaat dengan target 10 rumah tidak layak huni di setiap desa di Indonesia.

Maruarar Sirait mengatakan, tahun ini pemerintah merencanakan akan melakukan renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 400.000 unit dan terbanyak ada di Jabar yang mencapai hampir 40.000 unit.

Setiap rumah mendapatkan bantuan renovasi sebesar Rp20 juta untuk membeli bahan bangunan dan biaya tukang.

Dalam proses pembangunannya akan melibatkan masyarakat dan UMKM setempat melalui proses tender rakyat BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

Melalui tender rakyat BSPS proses pengadaan bahan bangunan akan transparan dan menguntungkan bagi penerima manfaat.

Sebanyak 10 penerima manfaat akan membentuk kelompok lalu mengundang tiga UMKM toko bangunan terdekat untuk bersaing, menawarkan pembelian bahan bangunan dengan harga paling kompetitif.

Seperti di Desa Banyusari, dari anggaran yang tersedia untuk 10 rumah senilai Rp175 juta, melalui tender rakyat, UMKM pemenang siap membangun dengan pagu senilai Rp164 juta rupiah saja.