Kemenkum Jabar Kupas Tuntas Aturan Main Notaris dan PPAT di Majalengka

Ringkasan Berita:

• Kemenkum Jabar menggelar pembinaan dan diskusi hukum bagi notaris dan PPAT di Majalengka guna meningkatkan profesionalitas dan integritas layanan hukum.
• Notaris ditegaskan sebagai ujung tombak kepastian hukum, wajib patuh regulasi, disiplin, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan.
• Peserta dibekali pemahaman PMPJ untuk mencegah pencucian uang dan diminta proaktif melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK.

TRIBUNJABAR.ID - MAJALENGKA - Kanwil Kemenkum Jabar terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga profesionalitas dan integritas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pada Senin (4/5), Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, beserta Kadivyankum Kemenkum Jabar, Hemawati BR Pandia, dan Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Ave Maria Sihombing, hadir langsung dalam kegiatan Pembinaan dan Diskusi Hukum bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Convention Hall Fitra Hotel, Kabupaten Majalengka. 

Kegiatan yang diinisiasi oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Majalengka bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ini ditujukan untuk merespons dinamika praktik kenotariatan yang kian kompleks. Kehadiran jajaran pimpinan Kemenkum Jabar di sini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan tugas pembinaan serta pengawasan guna memastikan peningkatan kepatuhan dan kualitas layanan hukum di wilayah Jawa Barat.

Dalam arahan utamanya, Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, memberikan atensi penuh terhadap peran strategis notaris sebagai pejabat umum. Ia menegaskan bahwa notaris adalah ujung tombak dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui penerbitan akta autentik. 

Asep menekankan bahwa pengawasan dan pembinaan yang konsisten adalah kunci utama untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran, termasuk praktik penyalahgunaan kewenangan. Hal ini sebagai wujud dukungan nyata Kemenkum Jabar dalam menjaga agar setiap notaris di wilayah kerjanya mematuhi regulasi serta menjalankan kewajiban hukumnya secara disiplin dan berintegritas.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kadivynakum Kemenkum Jabar, Hemawati BR Pandia, turut memberikan pemaparan komprehensif mengenai kewajiban administratif dan substantif yang melekat pada jabatan notaris. Ia menyoroti pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan protokol dan pelaporan berkala agar notaris terhindar dari risiko pertanggungjawaban hukum yang fatal, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. 

Sesi pendalaman materi kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Analis Hukum Ahli Muda, Zaki Fauzi Ridwan, yang mengupas tuntas tata cara pemeriksaan notaris melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagai langkah preventif dan kuratif yang terstruktur guna menjamin kualitas pelaksanaan jabatan.

Sebagai penutup sesi krusial, Analis Hukum Kemenkum Jabar, Olga Tristin Ningrum, membuka wawasan seluruh peserta terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Pemahaman PMPJ ini ditekankan sebagai kewajiban mutlak sekaligus tameng pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

Para notaris didorong untuk aktif dan proaktif dalam melakukan identifikasi, verifikasi, serta segera melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Kegiatan yang berlangsung interaktif ini diwarnai dengan antusiasme tanya jawab dari para Notaris dan PPAT Majalengka, menandakan tingginya komitmen mereka untuk bersinergi bersama Kemenkum Jabar dalam menghadirkan kepastian hukum yang aman dan berintegritas.