Dance Cover: Apakah Aman Secara Hukum?

Ringkasan Berita:

• DJKI menilai dance cover melibatkan hak cipta musik dan koreografi. Aman bila memakai musik berlisensi.
• Monetisasi tanpa izin berisiko melanggar hukum. Kreator diminta memberi kredit dan menghormati hak ekonomi pencipta.
• Kemenkum Jabar mendorong literasi KI lewat sosialisasi bagi komunitas kreatif agar berkarya aman, etis, serta mendukung industri kreatif di ruang digital aman dan etis .

TRIBUNJABAR.ID - JAKARTA - Fenomena dance cover semakin populer di era digital, khususnya di kalangan penggemar musik dan budaya pop seperti K-Pop. Dance cover adalah aktivitas meniru koreografi dari lagu atau penampilan artis yang kemudian direkam dan dibagikan melalui media sosial.

Bagi banyak orang, ini merupakan bentuk ekspresi diri sekaligus apresiasi terhadap karya seniman yang dikagumi. Namun, di balik tren tersebut, muncul pertanyaan yang penting, yaitu apakah dance cover aman secara hukum?

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menyampaikan bahwa dance cover bersinggungan langsung dengan dua objek pelindungan hak cipta, yaitu musik dan koreografi. Penggunaan tanpa izin, terutama di luar skema lisensi yang tersedia, berpotensi menimbulkan pelanggaran.

“Dance cover pada dasarnya merupakan bentuk apresiasi, namun tetap harus memperhatikan bahwa lagu dan koreografi yang digunakan merupakan karya yang dilindungi,” ujarnya pada 28 April 2026 di Kantor DJKI, Jakarta Selatan.

Dalam praktiknya, penggunaan musik dalam dance cover dapat dianggap aman apabila dilakukan melalui platform digital yang telah memiliki perjanjian lisensi dengan pemegang hak. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, menjelaskan bahwa hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam menilai risiko hukum.

“Jika kreator menggunakan musik yang sudah tercakup dalam lisensi platform, maka secara teknis penggunaan tersebut umumnya telah ‘tercover’ dan tidak menimbulkan tuntutan dari pemegang hak, sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku di platform tersebut,” terang Agung.

Dari sisi koreografi, pelindungan diberikan terhadap rangkaian gerakan yang memiliki orisinalitas dan kekhasan, bukan pada gerakan dasar yang bersifat umum. Agung menegaskan bahwa koreografi ikonik yang diciptakan untuk artis profesional memiliki pelindungan tersendiri.

“Koreografi yang memiliki ciri khas dan diciptakan secara kreatif merupakan karya cipta yang dilindungi, sehingga penggunaannya tanpa izin dalam konteks tertentu, terutama komersial, dapat menimbulkan konsekuensi hukum,” jelasnya.

Untuk menghindari pelanggaran, DJKI menekankan beberapa langkah praktis yang perlu diperhatikan oleh kreator dance cover. Pertama, menggunakan musik yang tersedia secara resmi di platform berlisensi.

Kedua, tidak melakukan monetisasi tanpa izin dari pemegang hak, baik melalui iklan, endorsement, maupun kerja sama komersial. Ketiga, mencantumkan kredit kepada pencipta sebagai bentuk penghormatan terhadap karya asli. Keempat, memahami dan mematuhi ketentuan penggunaan yang berlaku di setiap platform digital.

Agung menambahkan bahwa unsur monetisasi menjadi pembeda utama dalam menilai tingkat risiko pelanggaran. Dance cover untuk kepentingan pribadi atau komunitas umumnya lebih ditoleransi dan bahkan dapat menjadi promosi organik bagi pemilik karya. Namun, ketika konten tersebut menghasilkan keuntungan ekonomi, maka terdapat potensi eksploitasi yang harus disertai izin dan mekanisme kompensasi yang sesuai.

Lebih lanjut, DJKI mengajak masyarakat untuk tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi juga etika dalam berkarya di ruang digital. Penghormatan terhadap hak cipta merupakan bagian dari ekosistem kreatif yang sehat, di mana pencipta mendapatkan pengakuan dan manfaat ekonomi yang layak atas karyanya.

“Pelindungan kekayaan intelektual bukan untuk membatasi kreativitas, melainkan untuk memastikan bahwa setiap karya dihargai dan dilindungi. Dengan memahami aturan yang ada, masyarakat tetap dapat berekspresi secara aman dan bertanggung jawab,” pungkas Agung.

Dengan demikian, dance cover tetap dapat menjadi sarana ekspresi dan apresiasi budaya populer, sepanjang dilakukan dengan memperhatikan pelindungan hak cipta. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan musik, status koreografi, serta tujuan penggunaan menjadi kunci agar kreator dapat berkarya tanpa melanggar hukum sekaligus mendukung keberlanjutan industri kreatif.

Merespons edukasi terkait pelindungan hak cipta di ranah digital dan budaya pop tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menyambut sangat positif dan mengajak para kreator muda untuk lebih melek literasi Kekayaan Intelektual.