Kemenkum Jabar Berkomitmen Perketat Kualitas Pegawai Melalui Uji Kompetensi dan Penguatan NSPK

TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat terus mengakselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungannya guna menghadapi tantangan birokrasi yang semakin dinamis.

Di bawah arahan langsung Kepala Kantor Wilayah, Asep Sutandar, Kemenkum Jabar mengikuti kegiatan secara virtual mengenai Sosialisasi Penguatan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN di Lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal.

Kemenkum Jabar juga memperkuat pemahaman teoritis mengenai manajemen ASN tetapi juga membuka kesempatan nyata bagi pengembangan karir pegawai melalui materi yang didapat dari sosialisasi tersebut. Langkah strategis ini ditandai dengan dikeluarkannya pengumuman resmi terkait Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Manajemen ASN serta penyelenggaraan evaluasi mendalam bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Baca juga: Kemenkum Jabar Hadiri Rakor, Kawal Uji Kompetensi BPSDM Hukum RI Terhadap 247 Analis Penyuluh Hukum

Menindaklanjuti surat resmi Biro SDM tertanggal 17 Oktober 2025 yang ditujukan kepada seluruh pegawai, Kakanwil Asep Sutandar menginstruksikan jajarannya (Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Archie bersama staf kepegawaian) untuk memperhatikan pelaksanaan uji kompetensi.

Uji kompetensi ini dibuka untuk perpindahan jabatan dari jabatan lain serta kenaikan jenjang bagi jabatan Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, dan Pranata SDM Aparatur. Asep menegaskan pentingnya proses ini sebagai sarana pengembangan karir yang objektif, di mana pendaftaran dan verifikasi dilakukan secara digital melalui tautan khusus paling lambat tanggal 19 setiap bulannya.

Hal ini sejalan dengan visi Asep untuk memastikan bahwa setiap jabatan di Kemenkum Jabar diisi oleh individu yang kompeten dan memenuhi kualifikasi pendidikan, mulai dari Diploma III hingga Sarjana/Diploma IV sesuai jenjang yang dituju.

Upaya teknis tersebut diperkuat dengan pemahaman substansial yang disampaikan dalam forum evaluasi bersama BKN. Menghadirkan narasumber ahli, Silvia Sudarma dan Maulana, kegiatan ini menyoroti bahwa penilaian kualitas ASN tidak boleh terjebak pada rutinitas administratif semata. 

Maulana, selaku Auditor Manajemen ASN, menekankan analogi "pipeline" kepemimpinan yang diadopsi dari praktik internasional, di mana sistem merit harus mampu menyiapkan calon pemimpin masa depan yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja terukur. Ia juga membocorkan rencana integrasi instrumen penilaian pada tahun 2025 atau 2026 yang akan menggabungkan indeks sistem merit dengan manajemen ASN, sehingga pengawasan tidak lagi berjalan parsial.

Senada dengan hal tersebut, Silvia Sudarma mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap NSPK untuk mencegah pelanggaran manajemen kepegawaian yang sering terjadi dalam proses mutasi maupun pemberhentian. Kemenkum Jabar, melalui sinergi antara arahan Asep Sutandar dan pendampingan BKN, berkomitmen untuk menciptakan ekosistem birokrasi yang bersih dan profesional.

Bagi pegawai yang memenuhi syarat usia—maksimal 52 tahun untuk jenjang ahli muda/pertama dan 54 tahun untuk ahli madya—serta memiliki predikat kinerja baik dalam dua tahun terakhir, kesempatan ini menjadi momentum emas untuk membuktikan kompetensi mereka secara formal. Kakanwil Asep Sutandar berharap langkah ini dapat mencetak ASN Kemenkum Jabar yang berintegritas dan siap beradaptasi dengan perubahan struktur kementerian yang baru.