Kemenkum Jabar Gebrak Efisiensi Birokrasi Tunas Muda Pamerkan Inovasi Canggih di Hadapan Penguji

TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat kembali menunjukkan komitmen serius dalam mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas, adaptif, dan inovatif.

Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Seminar Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2025 Angkatan I s.d V yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu, 12 November 2025. Kegiatan ini menjadi panggung pembuktian bagi para tunas muda pengayoman untuk mempresentasikan inovasi yang telah mereka rancang guna meningkatkan kinerja organisasi.

Baca juga: Kemenkum Jabar Bedah Raperda RPIK dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

Dalam kegiatan yang berlangsung intensif tersebut, para peserta Latsar memaparkan hasil aktualisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yang diimplementasikan langsung di satuan kerja masing-masing. Salah satu inovasi yang menarik perhatian datang dari Sahid Sanjaya, S.H., yang merancang sistem peningkatan efisiensi rapat harmonisasi melalui konfirmasi kehadiran digital.

Terobosan ini diharapkan mampu memangkas birokrasi manual dan mempercepat proses administrasi di lingkungan Kanwil. Tak kalah solutif, peserta lain atas nama Frisky Diaslestarie memaparkan pembentukan tim forum kajian rutin sebagai upaya penguatan kompetensi internal pegawai. Para peserta tampak antusias namun tetap fokus saat mempertahankan gagasan mereka di hadapan para penguji, coach, dan mentor yang hadir memberikan penilaian objektif serta masukan konstruktif.

Pelaksanaan seminar aktualisasi ini sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang senantiasa menekankan pentingnya transformasi digital dan pola pikir solutif bagi setiap jajaran.

 Asep Sutandar dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa CPNS bukan hanya sekadar pelengkap formasi, melainkan motor penggerak perubahan yang harus mampu menjawab tantangan zaman dengan inovasi nyata. Dukungan penuh dari pimpinan Kanwil Kemenkum Jabar ini menjadi motivasi tersendiri bagi para peserta untuk tidak hanya menggugurkan kewajiban Latsar, tetapi benar-benar memberikan legacy atau warisan sistem kerja yang lebih baik bagi instansi.

Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pejabat struktural, widyaiswara, dan mentor dari masing-masing peserta ini berjalan dengan lancar dan interaktif. Para penguji mengapresiasi keberanian peserta dalam mengangkat isu-isu krusial di unit kerja dan menawarkan solusi berbasis teknologi.

Diharapkan, hasil dari Seminar Laporan Aktualisasi ini dapat diterapkan secara berkelanjutan (sustain) dan menjadi standar baru dalam pelayanan hukum dan HAM di wilayah Jawa Barat, mewujudkan birokrasi yang semakin PASTI dan berdampak nyata bagi masyarakat.