KemenHAM RI dan Unpad Sepakat untuk Penguatan HAM di Kampus

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  (KemenHAM RI) bersama Universitas Padjadjaran (Unpad) resmi menandatangani  Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Hak Asasi Manusia, Jumat, 31 Oktober  2025. 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto yang  didampingi Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail.  

Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola  Unpad menegaskan pentingnya penguatan nilai HAM di lingkungan kampus.

Ia  menyoroti masih adanya pelanggaran HAM oleh sebagian kalangan akademik dan  menekankan perlunya kampus menjadi ruang yang adil, aman, dan berkeadaban.  

Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyampaikan bahwa kolaborasi antara KemenHAM  dan Unpad merupakan langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma  Perguruan Tinggi dalam konteks HAM.

“Kerja sama ini diharapkan mampu melahirkan  kebijakan yang inklusif serta memperkuat budaya kemanusiaan di dunia pendidikan,”  Kata Mugiyanto dalam keterangan resmi Kemenkumham Jabar.

Nota kesepahaman tersebut mencakup ruang lingkup kerja sama berupa dukungan  riset, evaluasi berkala, pendampingan Pusat Studi HAM, hingga penyusunan policy  brief sebagai rekomendasi arah kebijakan negara yang berbasis pada nilai-nilai HAM.  

Dalam paparannya bertajuk “Perlindungan dan Pemenuhan HAM dalam Program  Pemerintah”, Mugiyanto menjelaskan bahwa Kementerian HAM merupakan lembaga  baru hasil restrukturisasi kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia  menekankan bahwa HAM menjadi prioritas utama dalam Asta Cita nasional, terutama  pada poin penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.  

Berbagai pertanyaan dari mahasiswa turut mewarnai sesi dialog, mulai dari isu  pendidikan, kebebasan beragama, hingga perlindungan kelompok minoritas.  

Mugiyanto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga negara  mendapatkan hak dasar tanpa diskriminasi. 

Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menyampaikan  bahwa pihaknya siap menindaklanjuti berbagai isu dan aspirasi HAM yang  disampaikan mahasiswa dalam forum tersebut.

“Kami di Jawa Barat terus mendorong  agar kesadaran HAM dapat diterapkan di semua lini, terutama di lingkungan  pendidikan,” ujarnya.  

Penandatanganan ini juga turut dihadiri dan didampingi oleh para fungsionaris  Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta Hak Asasi Manusia (Koppeta HAM) Jawa Barat,  yang dalam kesempatan tersebut berkesempatan menyerahkan buku berjudul  “Membumikan HAM di Kalangan Pemuda Jawa Barat di Era KDM Menuju Indonesia  Emas”.

Buku tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri HAM maupun pihak  kampus. Bahkan, pihak Universitas Padjadjaran menyampaikan harapan agar buku  itu dapat masuk ke koleksi Perpustakaan Universitas Padjadjaran sebagai bahan  literasi dan inspirasi bagi mahasiswa.  

Melalui kolaborasi ini, KemenHAM RI dan Unpad berharap dapat bersama-sama  memperkuat peran kampus sebagai laboratorium kebijakan dan pusat pengembangan  nilai kemanusiaan menuju pelayanan publik yang inklusif dan peradaban bangsa yang berkeadaban.