84 Ribuan Peserta BPJS PBI di Indramayu Nonaktif Mendadak

Ringkasan Berita:

• Dinkes Indramayu mencatat 84 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan pada Februari 2026.
• Penonaktifan dilakukan karena pembenahan data berbasis tingkat kesejahteraan (Desil).
• Hanya warga kategori Desil 1–5 (miskin dan rentan) yang berhak menerima bantuan iuran.
• Peserta Desil 6 ke atas dianggap mampu, sehingga dicoret dari daftar penerima.

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indramayu mencatat sebanyak 84 ribuan peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan.

Kepala Dinkes Kabupaten Indramayu, Wawan Ridwan, mengatakan, penonaktifan itu merupakan dampak pembenahan data sasaran penerima bantuan berbasis tingkat kesejahteraan atau Desil.

Menurut dia, berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan, bantuan BPJS Kesehatan PBI hanya dikhususkan bagi kalangan masyarakat dari Desil satu hingga lima atau merupakan kategori miskin dan rentan.

Baca juga: Kabar Baik, Pemkot Bandung Segera Reaktivasi Peserta BPJS PBI Nonaktif yang Masuk Kategori Miskin

"Kami mencatat, pada bulan ini ada 84 rubuan peserta BPJS PBI yang dicoret (dinonaktifkan), karena dinilai tidak termasuk kategori Desil 1 - 5," kata Wawan Ridwan saat ditemui di Dinkes Kabupaten Indramayu, Jalan MT Haryono, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Rabu (18/2/2026).

Ia mengatakan, warga yang terdata pada kategori Desil 6 ke atas dianggap mampu, dan dicoret dari daftar peserta BPJS Kesehatan PBI, sehingga cukup banyak yang dinonaktifkan.

Selain itu, dinonaktifkannya peserta BPJS Kesehatan PBI tersebut juga terjadi secara nasional, sehingga tidak hanya di Kabupaten Indramayu yang merasakan dampaknya.

Pihaknya mengakui, peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar dalam kategori PBI di Kabupaten Indramayu totalnya mencapai 1,1 juta jiwa, dan iuran bulanannya ditanggun pemerintah.

"Namun, kami juga menemukan dari data 84 ribu peserta BPJS PBI di Indramayu yang dinonaktifkan itu justru ada yang masuk kategori Desil 5 ke bawah ikut dicoret," ujar Wawan Ridwan.

Ia menyampaikan, belum sesuainya data Desil itu pun masih dikaji secara lebih lanjut untuk diselesaikan secepatnya, sehingga tidak membebani masyarakat kurang mampu yang membutuhkan perawatan medis.

Baca juga: Cara Cepat Reaktivasi BPJS PBI Nonaktif, Cukup Bawa Surat Rawat

Wawan mengakui, tidak sinkronnya data tersebut juga dipengaruhi banyak faktor, misalnya, warga yang berasal dari keluarga kurang mampu dan menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI, tetapi kini telah diterima bekerja di suatu perusahaan.

"Itu, kan, iuran BPJS Kesehatannya ditanggung perusahaan yang memberikan kerja, dan bisa juga diterima menjadi ASN, TNI, maupun Polri yang iurannya ditanggung negara," kata Wawan Ridwan.