Kena Pemangkasan Rp159 Miliar, Pemkot Sukabumi Pakai Jurus Lobi-lobi ke Pemerintah Pusat

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah.

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Pemerintah Kota Sukabumi turut terdampak kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang akan diberlakukan mulai tahun 2026 oleh Kementerian Keuangan. 

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengungkapkan bahwa total dana yang dipangkas mencapai Rp159 miliar dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya.

"Jadi dari Rp1,32 triliun sekarang jadi Rp1,17 triliun, hilangnya Rp159 miliar. Cukup besar dan itu sudah diumumkan di Jawa Barat,"

"Tapi kita jangan berkecil hati, kita akan upayakan pembangunan di Kota Sukabumi terus berjalan," ujar Ayep Zaki, Selasa (14/10/2025).

Untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut, Pemkot Sukabumi mengambil langkah proaktif dengan melobi berbagai kementerian agar mendapatkan dukungan program yang bersumber dari anggaran pusat.

Baca juga: BREAKING NEWS: Forum Santri Nusantara Bandung Raya Geruduk Rumah Atalia Praratya, Ada Apa?

Ia bersama wakilnya dan sekda terus melobi ke seluruh kementerian. 

"Terakhir kami ke Menteri Sosial. Harapannya, kekurangan transfer daerah bisa ditutupi oleh program-program dari kementerian pusat," jelasnya.

Menurut Ayep, meski anggaran daerah berkurang, peluang untuk mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah pusat masih terbuka lebar.

"Hilang Rp159 miliar tapi nanti bisa masuk berapa ratus miliar dalam bentuk manfaat. Nggak apa-apa dikerjakan pusat, yang penting kita dapat manfaatnya," tutur Ayep.

Salah satu dampak nyata dari pemotongan TKD ini adalah penundaan sejumlah proyek infrastruktur.

Termasuk pembangunan Lapang Merdeka Kedua yang direncanakan berlokasi di Kecamatan Cibeureum.

"Sudah pasti terdampak. Banyak rencana yang kami susun, termasuk Lapang Merdeka Kedua agar bisa jadi daya tarik wisatawan lokal karena Lapang Merdeka ini ikon Kota Sukabumi," ungkap Ayep.

Baca juga: Polisi Ambil Sampel Sajian MBG Penyebab Keracunan Siswa SMP Negeri 1 Cisarua Bandung Barat

Selain proyek infrastruktur, belanja pegawai juga akan ikut terkena dampak.

Pemkot berencana memangkas belanja pegawai yang saat ini mencapai Rp500 miliar agar sesuai dengan aturan dari Kementerian Keuangan.