Dari 2.131 SPPG di Jabar Ternyata Baru 17 Miliki SLHS, Sekda Minta Dapur MBG Segera Urus

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Berdasarkan data dari 2.131 SPPG se-Jawa Barat, baru 17 yang telah mengantongi SLHS. Untuk itu ribuan pengelola SPPG lainnya diminta segera menempuh pembuatan sertifikat tersebut. 

Herman mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan salah satu upaya Pemprov Jawa Barat dalam memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat.

"Kami meminta para pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS untuk segera mengurusnya di Dinas Kesehatan (Dinkes) kota dan kabupaten se-Jawa Barat," kata Herman Suryatman kepada Tribunjabar.id, Selasa (14/10/2025).

Baca juga: SOSOK Prof Daryono Guru Besar ITB yang Putranya jadi Korban Tewas Kecelakaan Maut di Tol Cisumdawu

Ia mendorong seluruh pengelola SPPG dan Dinas Kesehatan di setiap daerah bersikap proaktif dalam menempuh pembuatan SLHS.

Herman menyebut Pemprov Jawa Barat dipastikan memberikan pendampingan, sehingga jumlah SPPG yang memiliki SLHS bertambah dan tata kelola MBG menjadi lebih baik.

Ia memastikan kesiapan Dinkes di Jabar untuk memfasilitasi pembuatan SLHS, sehingga para pengelola SPPG bisa langsung mendatangi dinkes masing-masing daerah.

"Sebenarnya, dari Dinkes kota dan kabupaten sudah siap semua, bahkan siap jemput bola, makanya pengelola SPPG juga harus proaktif untuk mengurus SLHS," ujar Herman Suryatman.

Herman mengakui bukan hal yang mudah bagi pengelola SPPG untuk segera memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan SLHS.

Namun, 17 SPPG di Jawa Barat yang telah memiliki SLHS harus menjadi contoh positif untuk memotivasi SPPG lainnya segera menyelesaikan langkah tersebut.

"Ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kalau SPPG yang baru beroperasi harus langsung diurus SLHS sebelum diresmikan, dan SPPG yang beroperasi dari dulu harus diselesaikan secepatnya," kata Herman Suryatman. (*)