Pembatasan Listrik di Gedung Sate Diberlakukan, Pemprov Jabar Hemat Rp 32 Juta Sebulan dari 41 Aset

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Lingkungan perkantoran Gedung Sate di Kota Bandung sudah mulai melakukan efisiensi penggunaan listrik sejak beberapa bulan lalu.

Efisiensi tersebut dilakukan seusai arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, imbas dari pemotongan dana transfer pusat ke daerah pada 2026 sekitar Rp2,4 triliun. 

Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, Agus, mengatakan pembatasan penggunaan listrik di lingkungan Gedung Sate dan aset di bawah Biro Umum sudah dilakukan. 

“Malam juga kan biasanya seperti lampu Gedung Sate sampai jam 00.00 WIB, saat ini cuma sampai jam 21.00 WIB saja, sebetulnya teknis seperti itu sudah mulai kita coba sejak beberapa bulan terakhir sebelum pemberlakukan nanti di 2026,” ujar Agus, Senin (13/10/2025). 

Pembatasan penggunaan listrik juga dilakukan di area dalam perkantoran Gedung Sate. Setiap ruangan yang tidak digunakan akan dimatikan listriknya. 

Hasil dari efisiensi tersebut, kata dia, dapat dilihat pada laporan pembayaran listrik setiap bulannya pada 41 aset yang dikelola Biro Umum. 

“Listrik dari bulan ini sudah ada pengurangan, penggunaan listrik Agustus yang dibayar September, kurang lebih Rp 314,632,816 dari 41 titik, terus September dibayar Oktober Rp. 282,105,594. Jadi sekitar Rp 32 jutaan, pengurangannya,” katanya.   

Ke depan, pembatasan penggunaan listrik ini akan dilakukan lebih signifikan, sambil menunggu arahan teknisnya. 

“Karena teknis untuk pengurangan listrik itu belum ada, cuma kami laksanakan apa yang menjadi arahan Pak Gubernur waktu pertemuan di Sabuga, Abdi Nagari Nyulam Hari, kan ada beberapa poin arahannya kalau tidak salah, listrik, air, internet, perjalanan dinas, belanja barang jasa dan makan minum,” ucapnya. 

Sementara terkait makan minum, Agus mengaku belum melakukan ujicoba dan memilih menunggu arahan teknisnya. 

“Arahan dari Pak Gubernur kan nanti kalau rapat-rapat hanya disediakan minum saja, tapi teknis pengaturannya seperti apa belum ada,” katanya. 

“Kalau listrik relatif lebih mudah untuk dilakukan, karena tidak melibatkan pihak eksternal, tapi kalau makan minum, nanti misalkan ada Presiden, Menteri itu kan jadi pertimbangan, hal-hal teknis seperti itu nanti nunggu arahan,” ucapnya.