Respons Dedi Mulyadi soal Majelis Taklim di Bogor Ambruk Tewaskan 4 Orang, Sorot Kapasitas Bangunan

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan tanggapan terkait peristiwa ambruknya Majelis Taklim Asohibiyya di Desa Sukamakmur, Ciomas, Kabupaten Bogor, Minggu (7/9/2025).

Setelah peristiwa tersebut, Dedi Mulyadi mengingatkan pentingnya memperhatikan kelayakan bangunan dan kapasitas ruangan.

Ia mengatakan, setiap bangunan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat harus disesuaikan dengan kapasitas yang dimilikinya.

Gubernur Jabar itu mencontohkan, bangunan dengan kapasitas 30 orang tidak boleh diisi hingga 100 atau 200 orang.

“Harapannya ke depan, kami selalu mempertimbangkan kapasitas bangunan. Kalau kapasitasnya hanya 30, ya tidak boleh dipaksa sampai ratusan. Itu sangat berbahaya," ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Senin (8/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

Selain itu, Dedi juga menyoroti lokasi bangunan yang berada di tebing atau jurang.

Menurutnya, pembangunan di area tersebut harus memperhatikan kualitas konstruksi agar tidak membahayakan jemaah.

Baca juga: UPDATE: 4 Meninggal Dunia, Korban Ambruknya Majelis Taklim di Bogor Bertambah, Total Korban 89

Meski menyoroti aspek teknis bangunan, ia menegaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah pemulihan para korban.

Ia berharap tragedi ini menjadi pelajar agar masyarakat lebih peduli terhadap standar keselamatan dalam pembangunan maupun pelaksanaan kegiatan keagamaan.

Pemprov Jabar Tanggung Seluruh Biaya Perawatan Korban Majelis Taklim Roboh di Bogor

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menanggung semua biaya perawatan korban robohnya bangunan majelis taklim di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, saat ini masih banyak korban yang menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. 

Beberapa korban dalam insiden tersebut, ada yang tidak memiliki BPJS atau klaimnya tidak bisa dibayarkan karena bukan warga Kota Bogor.

Kondisi itu, kata dia, membuat tanggungan biaya tidak mungkin dibebankan kepada Pemerintah Kota Bogor, karena pasien bukan warga daerah tersebut.

"Nah, problemnya adalah manakala klaim BPJS-nya tidak bisa membayar atau dia tidak punya BPJS. Kan enggak mungkin jadi tanggungan Kota Bogor, karena masyarakat di kabupaten lain," ujar Dedi, Senin (8/9/2025).