DPP PA GMNI Sampaikan Duka untuk Korban Demo, Minta Semua Pihak Menahan Diri dan Tak Terprovokasi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMNI menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan dan korban wafat lainnya sebagai akibat adanya bentrok antara warga dan aparat di sejumlah daerah. Bentrokan ini menyebabkan eskalasi yang semakin meningkat sehingga mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Sekjen DPP PA GMNI, Abdy Yuhana meminta seluruh pihak bisa menahan diri, menjaga persatuan, merawat ketertiban dan memperkuat solidaritas sesama warga dan anak bangsa di tengah stabilitas politik dan keamanan yang dinamis serta penuh tantangan.

"Atas dasar nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong sebagai penghormatan terhadap demokrasi dan hukum, kami DPP PA GMNI menyatakan untuk tegakkan keadilan dan dengar suara rakyat, menyerukan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menegakkan keadilan secara cepat, transparan, dan tidak tebang pilih atas tuntutan masyarakat dan mahasiswa," katanya, Minggu (31/8/2025).

Menurut Abdy, aspirasi publik wajib didengar dan ditindaklanjuti melalui mekanisme partisipasi yang bermakna, termasuk rapat dengar pendapat terbuka, publikasi data kebijakan, dan kajian dampak sosial-ekonomi yang dapat diakses publik.

"Kami menuntut dan mendesak penegakan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel terkait
wafatnya Affan dan korban lainnya. Kami mendorong pembentukan tim investigasi yang kredibel, perlindungan saksi/korban, keterbukaan informasi kepada publik, serta sanksi tegas apabila adanya pelanggaran prosedur dan HAM sekaligus menjamin due process of law bagi semua pihak," ujarnya.

Selain itu, Abdy pun mengatakan Presiden perlu menggelar musyawarah nasional mendengar aspirasi rakyat, menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin musyawarah nasional dengan mengundang tokoh agama, tokoh adat, akademisi, perwakilan mahasiswa, serikat pekerja,
organisasi masyarakat sipil, tokoh pers/media, dunia usaha, serta pimpinan lembaga negara.

"Musyawarah Nasional perlu diagendakan dengan jelas, berbasis data, dan menghasilkan peta jalan kebjjakan yang responsif agar terwujudnya keadilan sosial dan mengikis kesenjangan antarwarga masyarakat secara cepat dan berkelanjutan," katanya.

Ketua Umum DPP PA GMNI, Arief Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri, tak terprovokasi oleh kejadian di lapangan maupun informasi yang belum terverifikasi, perkuat gotong royong sesama anak bangsa, dan menjaga ketertiban umum.

"Kami juga menyerukan agar seluruh elemen bangsa agar menjaga dan merawat proses Demokrasi untuk Rakyat dan Keadilan Sosial. Kami mengimbau para pejabat publik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar senantiasa menunjukkan dan pola hidup sederhana, berempati kepada rakyat, serta mengutamakan efisiensi anggaran. Kebjjakan dan perilaku pejabat harus mencerminkan solidaritas terhadap beban ekonomi rakyat dan prioritas belanja publik pada kebutuhan dasar: pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Jangan membuat kebijakan dan tindakan yang membebani rakyat," kata Arief.

Dia pun menyerukan kepada semua komponen bangsa untuk menahan diri, menjaga dan merawat fasilitas publik, karena itu dibangun dengan pajak rakyat. (*)