Publik Jabar Beri Skor 8,51 untuk Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, Kritik Ekonomi dan Infrastruktur

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Litbang Kompas merilis hasil jajak pendapat terbaru terkait persepsi masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi bersama wakilnya, Erwan Setiawan.

Mayoritas publik menilai positif kepemimpinan keduanya dalam mengelola pemerintahan provinsi. Dari skala penilaian 1 sampai 10, rata-rata kinerja Pemprov Jabar mendapat skor 8,51 dengan standar deviasi 1,634, yang menggambarkan secara umum sentimen masyarakat condong ke arah apresiatif.

Jika ditelisik lebih rinci, sebanyak 35,7 persen responden memberi nilai sempurna 10. Disusul 25,3 persen yang memberi skor 8, lalu 19,2 persen memberikan angka 9.

Penilaian menengah pun muncul, dengan 11 persen memilih 7, sedangkan nilai 5 dan 6 masing-masing dipilih oleh 3,3 persen dan 3,4 persen. Hanya kurang dari 2 persen masyarakat yang memberi skor rendah (1–4), menunjukkan kelompok yang tidak puas terbilang kecil.

Baca juga: Sebagian Publik Jabar Anggap Larangan Study Tour dan Pengaturan Jam Sekolah Dedi Mulyadi Tak Penting

Program Populer dengan Kepuasan Tinggi

Beberapa program unggulan Pemprov Jabar terpantau mengantongi tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi. Misalnya, pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah.

Sebanyak 91,6 persen responden menyatakan puas, dengan rincian 11,4 persen merasa sangat puas dan 80,2 persen puas, sementara yang tidak puas hanya 4,6 persen.

Kebijakan pembinaan remaja bermasalah melalui barak militer juga dipandang efektif oleh mayoritas publik. Program ini mencatat tingkat kepuasan 95,7 persen, bahkan 35 persen responden mengaku sangat puas.

“Soal barak (militer) cukup dapat apresiasi yang besar dari masyarakat. Ini cara paling simpel mengatasi kenakalan remaja menahun di Jabar. Di tingkat kepuasan tinggi 95 persen yang puas soal barak militer,” ujar Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti saat diwawancarai kompas.com via Zoom, Jumat (15/8/2025).

Tak kalah diapresiasi, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga menuai respons positif, dengan 88,2 persen responden merasa puas. Meski demikian, ada 11,5 persen yang masih menyatakan tidak puas. Infrastruktur jalan pun mendapat penilaian serupa: 85,7 persen puas berbanding 12,8 persen tidak puas.

Selain itu, penyediaan listrik untuk masyarakat kurang mampu juga menjadi catatan positif. Sebanyak 91,8 persen responden menilai puas, walau 6,8 persen mengaku belum merasakan dampaknya. Evaluasi izin tambang pun cenderung diapresiasi, dengan 85 persen responden puas dan 12,6 persen tidak puas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pengangguran dan Kemiskinan Masih Jadi Masalah Berat Dedi Mulyadi di Jabar

Program yang Picu Perdebatan

Namun, tidak semua kebijakan menuai sanjungan. Program mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB misalnya, memantik pro-kontra. Tingkat kepuasan hanya 67,3 persen, sementara 29,2 persen menyatakan keberatan.

Aturan pelarangan wisuda dari tingkat TK hingga SMA juga menimbulkan perbedaan sikap. Meski mayoritas (83,1 persen) mendukung, ada 16 persen yang menolak.

Kebijakan lain seperti pengembangan monorel di kawasan Bandung Raya juga tergolong mendapat dukungan cukup besar dengan 80,4 persen responden puas. Namun demikian, 15,9 persen responden mengaku tidak puas.