Warga Akhirnya Bertemu Wali Kota Cirebon, Sepakat Tak Demo, Kawal Kaji Ulang Kenaikan PBB

"Alhamdulillah, hari ini saya bersama unsur Forkopimda dan Paguyuban Pelangi Cirebon sudah banyak berbicara tentang PBB."

"Saya pastikan akan meninjau ulang kembali, karena ini lagi dalam proses. Tentunya dikombinasikan dari 2023 sampai 2026," jelas Edo.

Menurut Edo, besaran kenaikan nanti tidak akan seperti yang terjadi saat ini.

Ia memastikan kebijakan ke depan akan lebih berpihak pada warga.

"Diskon itu potongan dari angka tertera, dikurangi stimulus, lalu dipotong lagi 50 persen sampai akhir 2025."

"Soal Perda, jelas nanti akan diubah. Kami butuh masukan masyarakat agar pajak di tahun 2026 lebih berpihak," katanya.

Edo menambahkan, komunikasi dengan DPRD Kota Cirebon sudah dilakukan secara intens. 

Ia berjanji akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat.

"Ini masukan yang penting. Saya ingin memastikan PBB ke depan tidak memberatkan, tapi justru membantu masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, sejak Januari 2024, Paguyuban Pelangi Cirebon konsisten menolak kenaikan PBB yang mencapai 1.000 persen.

Mereka bahkan sempat menyuarakan tuntutan melalui aksi di jalan, audiensi ke DPRD, hingga menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat.

Baca juga: Warga Cirebon Setuju Perda PBB Direvisi, Beri Ultimatum: Jangan Ketok Palu Tanpa Libatkan Kami

Kini, dengan adanya kesepakatan diskon dan evaluasi Perda, warga memutuskan menunda aksi turun ke jalan, sembari mengawal janji Wali Kota.