Dorong Pengesahan RUU Pertekstilan, Ketua API: Menjaga Lapangan Kerja dan Daya Saing  Nasional

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menggelar  Musyawarah Nasional (Munas) XVI di Bandung, Kamis (11/9), dengan mengusung tema  “Mengawal RUU Pertekstilan untuk Menjaga Lapangan Kerja dan Daya Saing  Nasional.” 

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, hadir dalam rangkaian agenda Munas API 2025 sekaligus memberikan sambutan sebagai keynote speaker.

Wamenperin menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Munas API ini dan terpilihnya kembali Jemmy Kartiwa sebagai Ketua Umum. 

Wamenperin, menyatakan bahwa Pemerintah akan terus menerus memberikan atensi serius pada perkembangan industri TPT ini dan berharap API sebagai asosiasi tunggal sektor TPT mampu menjadi mitra strategis Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi padat karya yang kondusif berdaya saing tinggi. 

Wamenperin menyampaikan Indonesia saat ini, membutuhkan ekstensifikasi industri sektor padat karya untuk membantu pemerintah menciptakan jutaan lapangan kerja sesuai dengan target Presiden Prabowo. 

Maka, Industri tekstil ini perlu ditempatkan sebagai salah satukepentingan strategik nasional untuk mendukung serapan tenaga kerja.” 

Pada Munas API 2025, Jemmy Kartiwa kembali dipercaya memimpin API periode 2025–2030  terpilih secara aklamasi.

Sebagai Ketua Umum API, Jemmy menegaskan kembali bahwa  perjuangan untuk mendorong tercapainya iklim investasi padat karya di bidang tekstil dan garmen ini masih panjang dan penuh tantangan tidak hanya peningkatan kualitas produksi untuk pasar domestic tetapi juga untuk tujuan ekspor. 

Jemmy juga menegaskan pentingnya dunia industri padat karya untuk selalu sinergis memberikan masukan kepada pemerintah. 

“Hidup matinya sektor padat karya sangat  tergantung pada kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, termasuk RUU  Pertekstilan yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI. Maka kita sebagai insan industry padat  karya harus bersinergi dengan pemerintah dan DPR RI dalam agenda road map optimalisasi  investasi melalui regulasi yang optimal menumbuhkan industri padat karya TPT ini.” 

“RUU Pertekstilan urgensi saat ini. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat,  yang mampu meningkatkan daya saing industri padat karya Indonesia. Munas ini juga menjadi komitmen API untuk menjaga sustainabilitas industri padat karya di Indonesia,” ujar Jemmy. 

Munas API 2025 ini digelar dengan tema yang mendorong peran penting asosiasi dan para anggota untuk mendukung Rancangan Undang-Undang Pertekstilan (RUU Pertekstilan) yang sebagai upaya kebangkitan industri TPT nasional.

Saat ini, RUU Pertekstilan sudah dimasukan dalam daftar Prolegnas 2025.

RUU ini ditargetkan untuk mendukung peta jalan penguatan  industri padat karya dan serapan tenaga kerja yang pada ujungnya akan meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. 

Munas ini menjadi ajang konsolidasi strategis pelaku industri TPT (tekstil dan produk tekstil) nasional yang saat ini masih menghadapi situasi tertekan akibat banjir impor produk jadi, dan persaingan perdagangan global, termasuk persaingan dagang yang cukup menyulitkan bagi industri TPT Indonesia untuk tujuan ekspor ke USA dan UE.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Indonesia menghadapi pengenaan tarif ekspor ke USA sebesar 19 persen dan ke UE dengan syarat syarat yang tidak akan bisa dihadapi dengan mudah, misalnya terkait penggunaan green energy dan two steps process. 

Ian Syarif, Ketua BPD API Jawa Barat sekaligus ketua OC Munas API 2025 menyampaikan bahwa Munas API 2025 ini ditargetkan untuk merumuskan arah kebijakan strategis organisasi lima tahun ke depan, yang mampu menjawab tantangan industri TPT di tengah dinamika  ekonomi global. 

Seminar Nasional: Dorong Akselerasi Lewat Legislasi 

Sebagai bagian dari rangkaian Munas, API juga menyelenggarakan Seminar Nasional  bertema “Mengakselerasi Pertumbuhan Industri TPT lewat RUU Pertekstilan” Seminar  ini menjadi ruang diskusi untuk mendukung RUU Pertekstilan sebagai pilar strategik  keberlangsungan usaha, peningkatan daya saing, dan perlindungan investasi dari praktik  perdagangan tidak sehat. 

Dengan digelarnya Munas ini, diharapkan proses legislasi RUU Pertekstilan dapat segera rampung dan menjadi tonggak baru bagi kebangkitan industri tekstil Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi.