Menurut Jeje, Dedi memiliki rekam jejak kepedulian lingkungan yang baik. 

Ia pun optimistis Dedi Mulyadi akan berpihak kepada masyarakat Pangandaran dan serius menangani persoalan KJA tersebut.

"Kami yakin Pak Gubernur akan konsen terhadap masalah ini dan berpihak kepada masyarakat," ucap Jeje.

Susi Pudjiastuti juga menyuarakan penolakan keras terhadap keberadaan KJA.

KJA merupakan sistem budi daya ikan yang memanfaatkan jaring sebagai wadah yang diapungkan di atas permukaan air, biasanya di sungai, danau, waduk, atau laut. 

Jaring ini biasanya dipasang pada kerangka yang terbuat dari kayu, bambu, atau besi, dan ditambatkan dengan jangkar atau pelampung agar tetap stabil di tempatnya. 

Melalui media sosial X, Susi menyoroti dugaan masalah perizinan dan mengajak publik untuk mengungkap siapa saja pihak di balik perusahaan pemilik KJA tersebut.

Polemik ini juga mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang meminta adanya evaluasi menyeluruh karena area Pangandaran dikenal sebagai kawasan pariwisata, bukan budidaya.

Tiga perusahaan, yaitu PT Pasifik Bumi Samudera, PT Vietmindo Inter Pasifik, dan Supriadi, disebut Susi sebagai pemilik KJA yang izinnya perlu dipertanyakan. 

Baca juga: KJA di Pangandaran Bikin Murka Susi Pudjiastuti, Dedi Mulyadi Minta Izinnya Dievaluasi

Melalui akun media sosial X miliknya pada Sabtu (9/8/2025), Susi mengajak publik untuk membantu mengungkap pihak-pihak yang berada di balik perusahaan pemilik KJA itu.

"Kawan-kawan semua, bantu saya buka di sini (Medsos X) siapa saja di belakang perusahaan yang dapat izin KJA di Pantai Timur Pangandaran; dan siapa yang beri izin serta hal lain terkait kenapa izin ini bisa keluar, ayo," tulis Susi di akunnya dikutip Tribun Jabar, Sabtu (9/8/2025) sore.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah mengatakan bahwa izin Keramba Jaring Apung (KJA) di pantai Kabupaten Pangandaran perlu dievaluasi. 

Dikatakan Dedi, Pangandaran juga sudah sejak lama dikenal sebagai pantai wisata, bukan budidaya ikan.

"Dari sisi pandangan ekosistem dan konservasi, selaras dengan apa yang saya pikirkan, karena bagi saya area Pangandaran itu sudah basicnya pariwisata, kita hormati itu dan kalau budidaya sebaiknya dilakukan di tempat lain," ujar Dedi. 

Dedi pun menegaskan jika izin KJA yang sudah dikeluarkan, harus dilakukan evaluasi agar tidak terus-menerus menimbulkan polemik.