Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPD RI Jabar, Aanya Rina Casmayanti melakukan reses di Kabupaten Pangandaran pada Kamis (31/7/2025) untuk menyerap aspirasi yang ada di sana. Dia pun sempat mengunjungi sejumlah wilayah, seperti Ciamis dan Garut.

Teh Aanya, sapaannya, mengaku mendapatkan aspirasi berbagai isu strategis di Pangandaran yang merupakan kabupaten termuda di Jabar yang masih berusia 12 tahun. Kata Aanya, Pangandaran ini menghadapi sejumlah tantangan kompleks, namun memiliki potensi besar.

Terlebih, luas wilayahnya 1.100 km⊃2;, garis pantai sepanjang 91 km, dan 93 desa, Pangandaran telah dikenal luas sebagai destinasi wisata unggulan nasional dengan ikon Pantai Pangandaran dan Green Canyonnya.

"Saya hadir (di Pangandaran) untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan mendesak dan strategi pembangunan Pangandaran. Segala masukan ini akan saya bawa ke Senayan untuk diperjuangkan bersama kementerian terkait," ujar Teh Aanya, Selasa (5/8/2025).

Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menilai sektor pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Visi besar Pangandaran ialah menjadi destinasi wisata dunia yang tetap mengakar pada karakter lokal dan budaya masyarakat.

Tetapi, sayangnya, infrastruktur dan layanan dasar masih terbatas. Banyak perkantoran masih menyewa bangunan, 15 puskesmas belum memadai, dan dana UHC (Universal Health Coverage) sebesar Rp 28 miliar per tahun menjadi beban berat bagi APBD.

Selain itu, katanya, Pangandaran pun sebagai daerah rawan bencana, terutama banjir dan abrasi, sehingga Pangandaran membutuhkan perhatian serius, contoh di kawasan Batu Karas, abrasi telah memakan garis pantai hingga 40 meter. Banjir masih terjadi secara rutin di wilayah Pada Herang dan Kali Pucang.

"Kami tegaskan kami akan selalu berkomitmen untuk membawa seluruh aspirasi yang diterima ke rapat-rapat dengan kementerian dan lembaga negara di pusat. Pangandaran memiliki potensi luar biasa, tapi juga tantangan yang tidak kecil. Ini menjadi tanggung jawab kami di DPD RI untuk memastikan suara dan kebutuhan daerah tidak luput dalam perencanaan nasional," ujarnya.