TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mahalnya biaya transportasi umum di Kota dan Kabupaten Bekasi yang mencapai Rp 2 juta per bulan, menjadi perhatian serius Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Dikatakan Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan kajian pembangunan sistem transportasi publik terpadu di wilayah metropolitan Jabar.

"Nanti itu menjadi bahan saya dengan Bupati Kabupaten Bekasi. Kan kalau Jawa Barat itu daerahnya tersebar. Setiap sebaran daerah kabupaten/kota punya otonomi sendiri-sendiri," ujar Dedi, Selasa (5/8/2025).

Jawa Barat, kata dia, memiliki wilayah luas. Total ada 27 Kabupaten/Kota dan memiliki otonomi masing-masing. Oleh sebab itu, perlu pendekatan kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan transportasi. 

Apalagi, kata Dedi, daerah seperti Bekasi, Bogor, dan Karawang memiliki kecukupan fiskal yang baik, sudah seharusnya mampu membangun sistem transportasi publik berbasis lingkungan.

“Nanti saya akan bicara ke Pak Bupati Bekasi, ke Wali Kota Bekasi, Bupati Bogor juga fiskalnya tinggi, ke Bupati Karawang untuk segera membangun sistem transportasi publik lingkungan,” ucapnya.

Dedi mencontohkan, wilayah Cekungan Bandung yang terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, dan Sumedang saat ini sedang dipersiapkan menjadi satu kawasan dengan sistem transportasi publik terintegrasi.

“Jadi dalam jangka panjang, maka keluhan tadi bisa selesai. Tetapi itu nanti harus bersama. Jadi, investasinya bersama Gubernur dengan para Bupati Wali Kota. Itu menjadi prioritas kita ke depan,” ucapnya.

“Ini fokus anggaran kita. Setelah ini saya lihat 2026 selesai, maka 2027 kita sudah akan mengarah pada transportasi publik,” tambahnya.